IJTI Keluarkan Petisi Tolak RKUHP

Bitungnews.com, Manado – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajak seluruh elemen pers dan seluruh lapisan masyarakat menolak RKUHP. Pasalnya DPR periode 2014-2019 ngotot mensahkan RKUHP akhir bulan September ini. Jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Petisi penolakan pengesahan RKUHP disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus Pusat IJTI, Yadi Hendriana, serta sejumlah pengurus organisasi profesi tersebut.

” Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers, sehingga kami sampaikan kepada seluruh insan pers untuk menolak pengesahannya,” tegas Yadi Hendriana.

Yadi Hendriana menambahkan, kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi oleh negara. Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

Hal senada disampaikan Ketua IJTI Sulawesi Utara, Amanda Komaling, menurutnya berbagai pasal RKUHP memasung dan membungkam kebebasan pers.

” Seluruh elemen pers merupakan penjaga demokrasi (watch dog), menjaga pemerintah sekaligus kedaulatan rakyat. Pengesahan RKUHP akan melahirkan rezim otoritarian,” tegas Amanda Komaling.

Menurut Amanda Komaling reformasi dan restorasi yang dirintis sejak tahun 1998 atau 21 tahun akan berjalan mundur jika DPR RI, memaksakan pengesahan RKUHP.

Keberadaan pasal pasal karet di KUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

PASAL-PASAL YANG MENGANCAM KEBEBASAN PERS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PASAL 219 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN

2. PASAL 241 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH

3. PASAL 247 TENTANG HASUTAN MELAWAN PENGUASA

4. PASAL 262 TENTANG PENYIARAN BERITA BOHONG

5. PASAL 263 TENTANG BERITA TIDAK PASTI

6. PASAL 281 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN

7. PASAL 305 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP AGAMA

8. PASAL 354 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM ATAU LEMBAGA NEGARA

9. PASAL 440 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK

10. PASAL 444 TENTANG PENCEMARAN ORANG MATI

Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang. Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.