Fraksi Kebangkitan Hati Nurani dan Gerindra Akan Serahkan ke Aparat Hukum Terkait Perubahan APBD 2016

Baru kali ini Rapat Banggar DPRD kota Bitung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terbuka untuk umum, Selasa, 23/3/2016
Baru kali ini Rapat Banggar DPRD kota Bitung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terbuka untuk umum, Selasa, 23/3/2016


Bitungnews- Badan anggaran (banggar) DPRD kota Bitung, Sulawesi Utara, memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait Perwako No 42 tahun 2016, tentang Perubahan Penjabaran APBD 2016, pada Selasa 23/3/2016.

” Kita di Banggar tidak gila hormat, namun jangan ada dusta di antara kita (DPRD dan TAPD-red). Kenapa perubahan penjabaran APBD 2016 tidak diserahkan ke kami pada Februari lalu, jangan sampai ada DAU yang berubah, jika perubahan hanya DAK kami maklumi,” kata Anggota Banggar DPRD Bitung, Victor Tatanude.

Menurut Tatanude, TAPD tidak transparans sehingga akuntabilitas APBD 2016 patut dipertanyakan. Kedudukan DPRD dalam pembahasan APBD maupun perubahan APBD 2016, adalah sejajar. Sehingga amat wajar jika Banggar DPRD kota Bitung mencurigai perubahan penjabaran APBD 2016, seperti “kucing dalam karung”.

Sejumlah anggota Banggar DPRD Bitung,  mencurigai TAPD tak hanya merubah DAK 2016, namun juga DAU 2016, hal ini terkait dengan dicantumkannya Tenaga Honorer Lepas (THL) dalam Perwako tersebut.

“Kami akan laporkan masalah ini ke aparat hukum, karena pemerintah melecehkan institusi DPRD, kami curiga ada yang disembunyikan, sehingga DPRD belum menerima salinan Perwako No 42, dasar laporan kami jelas bahwa Perwako tidak hanya merubah DAK 2016, namun juga DAU 2016,” kata Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani, Vonny Sigar.

Hal senada disampaikan anggota Banggar DPRD Bitung, Tony Yunus. Bahkan Tony Yunus menuding APBD 2016 tidak pro rakyat, artinya hanya untuk kepentingan tim sukses dan kelompok tertentu. Anggota DPRD dari PKB tersebut berjanji akan melaporkan masalah tersebut ke aparat hukum, begitu menerima Perwako No 42 dari TAPD.

” Kami atas nama Fraksi Gerindra DPRD Bitung, juga akan mengambil langkah yang sama dengan Fraksi Kebangkitan Hati Nurani, melaporkan masalah ini ke aparat hukum, demi transparansi APBD 2016,” Kata Ketua Fraksi Gerindra Dewi Suawa.

Ketua TAPD, Malton Andalangi, berjanji akan memberikan salinan Perubahan Penjabaran APBD 2016, kepada DPRD kota Bitung. Malton Andalangi yang kini menjabat sebagai Plt. Sekda Kota Bitung, menegaskan bahwa perubahan penjabaran APBD 2016, hanya mengenai DAK.

Ketua tim Banggar DPRD Bitung, Laurensius Supit, mengingatkan Ketua TAPD kota Bitung, yakni Plt. Sekda, Malton Andalangi, untuk lebih menghargai undangan institusi DPRD Bitung, karena Rapat kerja TAPD, sempat diskors beberapa kali untuk menunggu kehadiran Ketua TAPD, yang hanya mengutus perwakilannya. Rapat Kerja Banggar DPRD dengan TAPD, akhirnya diskors hingga TAPD serahkan salinan Perubahan Penjabaran APBD 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s