YLBHI: Bentrok Masata, Indikasi Pelanggaran HAM Berat

Bentrok warga Masata dengan aparat keamanan, YLBHI kecam penggusuran paksa lahan MASATA, karena terindikasi pelanggaran HAM berat
Bentrok warga Masata dengan aparat keamanan, YLBHI kecam penggusuran paksa lahan MASATA, karena terindikasi pelanggaran HAM berat
Bitungnews – Bentrokan antara aparat keamanan dengan warga di lahan erfphact ex HGU PT. Ranomuut, di Kelurahan Manembo-nembo, Sagerat dan Tanjung Merah atau MASATA, tak terelakkan pada Jumat, 5/2/2016.

Pemda Kota Bitung mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang di back up oleh Polda Sulut, dan TNI tiga matra (AD, AL dan AU), memaksa penggusuran di lahan yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. Sedangkan Warga yang didampingi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Manado, melakukan perlawanan.

Akibatnya bentrokan tak terhindarkan. Awalnya warga Masata dapat memukul mundur pasukan Satpol PP. Sejumlah siswa sekolah yang berada di lokasi tersebut terjepit saat terjadi aksi saling dorong warga dengan Satpol PP. Namun Pemda Kota Bitung kemudian mengerahkan alat berat escavator dan loader, sehingga warga kesulitan menghalaunya.

Sejumlah warga Masata ditangkap Tim Buser Polda Sulut maupun Polres Bitung, karena dianggap sebagai provokator. Bentrokan yang terjadi di lahan seluas 92,6 Hektar tersebut dipantau langsung oleh YLBHI Manado.

” Kami tetap konsisten mendampingi warga MASATA, penggusuran kali ini ada indikasi pelanggaran HAM berat, sehingga kami berkoordinasi dengan KOMNAS HAM, ” kata Arya Rahman.

Menurut Arya Rahman, dari Divisi advokasi YLBHI Manado, lahan yang telah ditempati warga ini masih berproses secara hukum di PN Bitung, MA dan PTUN, sehingga penggusuran kali ini dinilai cacat hukum. Dan anehnya pemerintah setempat tak memberikan ganti rugi bangunan kepada warga.

” Kami mengecam keras aksi paksa, penggusuran di lahan MASATA, karena dasar hukum penggusuran hanya dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Pemda Bitung. Seharusnya dasar penggusuran berdasarkan keputusan Pengadilan, artinya pemerintah sendiri yang melanggar prinsip rule of law,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s