Berbagai elemen masyarakat kota Bitung, dari aktivis KIPP, LSM, Partai Politik dan wartawan, hadir dalam deklarasi dan pelantikan GAS. Mereka datang dalam acara tersebut untuk satu tujuan, yakni mewujudkan pemimpin yang bersih dan berwibawa.
” Pilkada 9 Desember, merupakan momentum untuk menyeleksi pemimpin yang terbebas dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu kita semua memiliki kewajiban moral, untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mengatakan ‘Tidak untuk Suap’,” kata Ketua GERAK, Jimmy R Tindi.
Menurut Jimmy R Tindi, slogan ” ambil uangnya dan jangan pilih orangnya” , yang digembar-gemborkan sejumlah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sungguh bertentangan dengan Gerakan Anti Suap, dan justru menjatuhkan martabat dan harga diri masyarakat.
” Jika menemukan suap dalam Pilkada, terima namun segera laporkan ke KIPP dan atau Panwaslu, sehingga masyarakat terbebas dari belenggu budaya suap,” tambah Tindi.
Senada dengan Ketua KIPP Bitung, Robyantoro Hulopi, karena negara Indonesia sudah terperangkap oleh budaya suap, sehingga Pilkada kali ini harus dijadikan titik tolak untuk revolusi mental.
” Negara Indonesia sudah menjadi vampire state nation, ini seperti wabah jika pernah digigit oleh vampir, jika ada kesempatan dan memiliki kekuasaan, dia juga akan menggigit yang lainnya,” kata Hulopi.
Robyantoro Hulopi menggambarkan jika seorang tukang ojek di kota Bitung ini, mengurus KTP atau kartu miskin yang seharusnya gratis, namun diwajibkan membayar sejumlah uang, ini berarti si tukang ojek telah tergigit oleh vampir. Jika ada kesempatan, seperti memuat penumpang bule atau orang baru dia akan bawa putar-putar kota dulu, dan kemudian diharuskan membayar dua atau tiga kali lipat dari yang seharusnya.
