Aneh bin Ajaib, Reklamasi Pantai Papusungan Tanpa Diketahui Pejabat Pemda Bitung

Reklamasi Pantai di Kelurahan Papusungan Pulau Lembeh dapat menyebabkan abrasi jika tanpa kajian lingkungan
Reklamasi Pantai di Kelurahan Papusungan Pulau Lembeh dapat menyebabkan abrasi jika tanpa kajian lingkungan

Bitungnews – Reklamasi pantai yang terjadi di Kelurahan  Papusungan, Pulau Lembeh, kota Bitung, Sulawesi Utara, ternyata tanpa diketahui oleh seorangpun pejabat di lingkungan Pemda Kota Bitung. Reklamasi lahan yang mencapai hampir 10 Hektar tersebut, diduga kuat tanpa dilengkapi surat-surat perijinan dari instansi terkait.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemda Kota Bitung, Jeffrey Wowiling, menyatakan tidak ada pengajuan ijin reklamasi melalui instansinya, bahkan mengetahui reklamasi di Kelurahan Papusungan dari pertanyaan sejumlah wartawan.

Kini giliran Kepala Dinas Tata Ruang, Steven Tuwaidan, yang mengungkapkan hal yang sama. Pihaknya juga tidak tahu ada reklamasi di wilayah Kelurahan Papusungan, karena proses ijin reklamasi tidak melalui instansi yang dipimpinnya.

” Kalau masalah ijin reklamasi, bukan wewenang kami, kecuali jika di lokasi tersebut akan didirikan bangunan baru kami memiliki wewenang,” kata Tuwaidan.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung, Abdul Azis, saat bitungnews.com menghubungi via telepon pribadi 0812….68, tidak membalas pesan singkat, maupun menjawab telepon.

Seperti diketahui, setiap kegiatan reklamasi harus mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi dan apabila terbukti merusak lingkungan maka terancam sanksi pidana penjara.

Mensikapi masalah tersebut, pegiat anti korupsi kota Bitung, Sulawesi Utara, Berty Allan Lumempouw, meminta aparat Kepolisian atau Kejaksaan segera melakukan penyelidikan atas masalah tersebut.

” Sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2009, tentang Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan akibat reklamasi, jika tanpa dokumen AMDAL mendapat ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar sesuai pasal 98 ayat 1,” kata Lumempouw.

Menurut Berty Lumempouw, jika aparat Kepolisian dan Kejaksaan tidak segera melakukan tindakan atas dugaan perusakan lingkungan tersebut, dirinya akan melaporkan masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s