Tokoh Masyarakat Desak DKPP Periksa KPU dan Panwaslu Bitung, Terkait Putusan Loloskan Pasangan No 7

Tokoh masyarakat, Jemmy Rumengan
Tokoh masyarakat, Jemmy Rumengan

Bitungnews – Putusan Panwaslu kota Bitung, Sulawesi Utara, meloloskan Ridwan Lahiya-Max Purukan, sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung nomor urut 7, mendapat sorotan berbagai tokoh masyarakat.

” Bagi saya keputusan Panwaslu dalam musyawarah sengketa Pilkada cacat hukum, karena mengesampingkan verifikasi dari KPU, yang di dalamnya juga ditandatangani oleh PPL dan Panwascam,” kata seorang tokoh masyarakat, Jemmy Rumengan.

Menurut Jemy Rumengan, Panwaslu kota Bitung, secara tak sadar menganulir, tugas dan fungsi lembaga di bawahnya yakni Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan(PPK).

Seorang aktivis pemuda, Lutfi Ibrahim, tak hanya menyalahkan Panwaslu, dalam kasus lolosnya 4 pasangan perseorangan di Pilkada kota Bitung.

” Carut-marut Pilkada kota Bitung, ini disebabkan oleh kinerja KPU dan Panwaslu sebagai Penyelenggara Pilkada, ” kata Ibrahim.

“Sudah waktunya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) unjuk gigi dan datang ke kota Bitung, untuk memeriksa KPU dan Panwaslu, karena mereka sebagai penyebab kegaduhan politik,” tambahnya.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s