Pilkada dan Korupsi Politik

ilustrated by jeckdani
ilustrated by jeckdani
Sejarah panjang bangsa Indonesia ternyata tak asing dengan yang namanya korupsi. Dari jaman kerajaan-kerajaan, kolonial, orde lama, orde baru, hingga reformasi, terjadi regenerasi dalam berbagai bentuk yang berbeda.

Pada jaman kerajaan, motif korupsi ada tiga hal yakni: harta, tahta, dan wanita. Seorang Ken Arok, tega membunuh tuannya Adipati Tumapel, Tunggul Ametung, demi kemolekan Ken Dedes, dan tentu saja sekaligus naik tahta mendirikan dinasti di Singasari, serta bergelimang harta. Pada jaman kolonial, VOC pernah memulangkan ratusan orang dari Batavia ke Belanda, lantaran perilaku korup, hingga VOC nyaris bangkrut.Pada jaman Orde Lama, korupsi antara elit politik dengan pelaku bisnis berlangsung dengan pemberian kemudahan ijin dan pemberian peluang-peluang bisnis secara tertutup.

Memasuki Orde Baru Korupsi politik lebih terorganisir dan sistematis. Budaya kerajaan-kerajaan Jawa yang patrimonial, merasuki pola korupsi politik era orde baru. Sosio-kultur Jawa sangat mempengaruhi sistem politik yang patron-klien. Seorang patron dengan kekuasaan politik dan kemampuan finansial yang luar biasa(absolute power), menjadi figur sentral memberikan perlindungan dan peluang kepada para klien. Sebagai timbal balik klien, memberikan dukungan dan pelayanan kepada Sang Patron.

Era reformasi korupsi politik bermetamorfosis menjadi terdesentralisasi. Korupsi politik lebih tersebar ke semua daerah. Korupsi tak hanya terjadi di lingkaran kekuasaan presiden dan para kroninya. Karena sudah ada raja-raja kecil, dengan dinasti yang dibangunnya.

Meski demikian dalam hal-hal tertentu korupsi politik masih tersentral, meskipun figur sentral bukan hanya seorang. Para Elit Politik ternyata enggan memberikan otonomi atau desentralisasi kepada Pengurus Wilayah Provinsi atau Kabupaten untuk memilih para calon kepala daerah, dengan bertopeng dengan Undang-Undang Pilkada. Para Bakal Calon yang memiliki libido politik, bersaing memperebutkan selembar kertas bernama Surat Keputusan. Kabarnya mahar untuk calon bupati setiap kursi DPRD sebagai partai pengusung 200 hingga 300 juta, sedangkan untuk calon Gubernur mencapai 500 juta rupiah.

Korupsi sistemik para elit politik ini merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Karena para kandidat yang akan menjadi Bupati atau Gubernur dipastikan akan berusaha mendapat ganti uang mahar dan biaya lainnya dari uang rakyat.

Menurut guru saya, Artidjo Alkostar, Korupsi dan politik sangat berhubungan erat, karena korupsi politik merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan politik. Nah beranikah Lembaga anti rasuah KPK bertindak geledah kantor DPP Partai Politik ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s