Warga Masyarakat Erpak Demo Di Kantor BPN Bitung

gambar ratusan masyarakat erpak menggelar aksi demo di bpn biung
gambar ratusan masyarakat erpak menggelar aksi demo di bpn biung
Bitungnews – Ratusan orang yang mengatasnamakan aliansi masyarakat Erpak EX HGU PT Kinaleosan Bitung melakukan aksi demo di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung (11/06)

Aksi unjuk rasa ini, melibatkan Mahasiswa Sospol Bitung, Ormas Bela Negara, serta anak – anak di bawah umur untuk membawa atribut yang bertuliskan isi hati masyarakat Erpak, dan sebagian masyarakat juga membawa pasir Erpak, untuk melakukan aksi penguburan di hadapan Kepala BPN dan juga staf.

Maksud dan tujuan dari aksi demo ini, sehubungan dengan proses hukum tanah Erpak EX HGU PT Kinaleosan Bitung, yang sudah terlalu lama dan terlalu panjang proses ini, semenjak putusan Tahun 2011 dari Mahkamah Agung Pusat, Kantor BPN hanya bungkam, tidak ada kejelasan, terakhir pertemuan dengan BPN, mereka hanya memberikan surat kepada yang bersangkutan dan tidak ada kelanjutannya, sebagai juru bicara, sangat kecewa dengan BPN, yang tidak punya sikap yang jelas, di antara sertifikat ini ada yang memperkarakan sertifikat ini di PTUN, yang nyata sama prosesnya ketika terbitnya Sertifikat, maka saya beranggapan ada mafia di BPN ini yang harus di basmi, Pungkas Egam.

Kepala Kantor BPN Kota Bitung, Muchlis Setyo Margono, SH, menjelaskan putusan Mahkamah Agung, untuk meninjau kembali pembatalan Sertifakat dari beberapa Sertifikat yang ada di lokasi HGU PT Kinaleosan, dari jangka waktu 4 Bulan kami akan coba mengusulkan pembatalan, dan perlu di ketahui, bahwa pembatalan Sertifikat itu bukan kewenangan Kantor Pertanahan, dan tdak bisa juga hari di urus, lalu langsung jadi.

Orator, Maikel, menjelaskan, Undang – Undang Pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi, ” Bumi, Air, dan Kekayaan yang ada di atasnya, itu di kuasai oleh Negara untuk di pergunakan mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan Penjabat, dan bukan untuk kesejahteraan Benyamin Mengga, dan kami minta BPN bersedia nanti memproses permohonan Sertifikat dari masyarakat yang sekarang duduki, serta meminta keringanan lewat proses prona dan program lain. Sesuai penjelasan Kepala BPN, meminta waktu dalam 4 Bulan mengenai pembatalan Sertifikat, dan apabila BPN tidak menepati janji, maka kami akan turun dengan kapasitas massa lebih banyak, dan kami akan menduduki kantor BPN ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s