Tak Umumkan Hasil Pemilu, 69 PPS se-Kota Bitung Terancam Masuk Bui

Ketua FMPPD, Lukman Lamato, MSc
Ketua FMPPD, Lukman Lamato, MSc
Bitungnews – Carut-Marut penyelenggaraan Pemilu 9 April, semakin terkuak. Forum Masyarakat Peduli Pemilu Demokratis (FMPPD) kota Bitung, Sulawesi Utara, berencana melayangkan gugatan ke Bawaslu, serta Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Ketua FMPPD, Lukman Lamato, MSc menuding penyelenggara Pemilu melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu terutama pasal 183, dengan sanksi sesuai tercantum dalam pasal 290.

” Dalam Pemilu 9 April lalu, Formulir C 1 merupakan barang mewah dan langka, padahal undang-undang mengamanatkan agar setiap PPS tingkat Kelurahan mengumumkan hasil Pemilu di setiap TPS,” kata Lamato.

Menurut Sekretaris FMPPD, Hasan Syuga, formulir C 1 mejadi barang langka akibat ada dugaan konspirasi elit politik, bersama penyelenggara Pemilu.

” Kalau tidak ada konspirasi elit politik dan Penyelenggara Pemilu ( KPU,PPK, PPS, Panwaslu) formulir C1 pasti mudah didapatkan karena semua warga masyarakat berhak untuk mengaksesnya, inilah yang menjadi ganjalan antar Caleg internal Parpol seperti kasus Caleg PKPI Nabsar Badoa dengan Billy Glen Lomban,” tegas Syuga.

“Pelanggaran ini dilakukan hampir seluruh PPS di seluruh Indonesia, sehingga kami sebut inisiatif FMPPD ini sebagai Gerakan dari Bitung untuk Indonesia,” tambah Lamato.

Atas dasar tersebut FMPPD akan memasukkan gugatan ke Bawaslu serta Mahkamah Konstitusi, agar digelar Penghitungan Suara Ulang di setiap TPS.

Isi Pasal 183 dan 290 UU No 8 Tahun 2012.

Pasal 183
PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Pasal 290
Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s