Bitungnews – Meskipun Pulau dan Selat Lembeh menjadi destinasi wisata utama Kota Bitung, namun pulau tersebut hingga kini masih dalam masa ‘penjajahan’. Masyarakat yang tinggal di Pulau tersebut sering kesulitan mengurus surat-surat penting di kantor Kelurahan dan kesulitan mendapat perawatan kesehatan.

Hal ini terjadi karena kantor Kelurahan, Puskesmas, serta Puskesmas Pembantu sering kosong. PNS dan Tenaga Honorer yang bertugas di Pulau Lembeh sering tidak ngantor. Walikota Bitung, Hanny Sondakh mengatakan bahwa pihaknya kini mengupayakan penambahan Tenaga Honorer di 2 kecamatan, Lembeh Selatan dan Utara.

” Untuk Lembeh selatan kami akan merekrut 9 Orang Tenaga Bantu, sedangkan untuk kecamatan Lembeh Utara, kami membutuhkan 10 orang tenaga bantu,” ungkapnya.

Sejumlah warga pulau Lembeh menegaskan bahwa pemerintah dipastikan akan kesulitan mendapatkan tenaga bantu. Hal ini karena upah yang diberikan kepada Tenaga bantu jauh dari upah minimum Provinsi Sulut.

” Siapa yang mau kerja dengan upah 1 juta dan tanpa jaminan sosial, pemerintah harus menetapkan upah Tenaga Bantu sesuai dengan UMP Sulut Rp 1,9 juta, serta memberikan jaminan sosial tenaga kerja,” kata Muzakir Boven.