Sidang Putusan Sengketa Pilkada Bitung

Gedung Mahkamah Konstitusi (photo: berita8.com)
Gedung Mahkamah Konstitusi (photo: berita8.com)
PUTUSAN
Nomor 226/PHPU.D-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun
2010, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Nama : Drs. Ramoy Markus Luntungan
Alamat : Kelurahan Sagerat Lingkungan I Rt.01 Kecamatan
Matuari Kota Bitung;
2. Nama : Youndries Everson Kansil, SH., M.Si.;
Alamat : Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan I Rt.01
Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, Nomor
Urut 3;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Wenas, SH., Raymond S.
Legoh, SH., NO Karamoy, SH., Weddy F. Ratag, SH., MH., dan Stevie Da
Costa, SH., para Advokat pada Kantor Alexander Wenas & Partners, beralamat
kantor di Canadian Broadway CB-A Nomor 26 Kota Wisata, Cibubur, Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Desember 2010, bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ——————————————————– Pemohon; 2
Terhadap
[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, berkedudukan di Jalan Stadion
Duasudara, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota
Bitung;
Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tanggal 24
Desember 2010, memberi kuasa kepada Dantje Kaligis, SH., Decroly J.
Raintama, SH., para Advokat pada kantor hukum Decroly Raintama & Rekan,
beralamat di Gedung Granada Jalan Ahmad Yani Nomor 5 Kelurahan Sario
Tumpaan, Kota Manado bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ——————————————————- Termohon;
[1.4] 1. Nama : Hanny Sondakh
Alamat : Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan V, Kecamatan
Madidir, Kota Bitung;
2. Nama : Maximiliaan Jonas Lomban, SE., M.Si.;
Alamat : Kelurahan Madidir Weru, Rt 019/Rw 005, Kecamatan
Madidir, Kota Bitung;
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, Nomor
Urut 4;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2010 memberi kuasa
kepada Amir Syamsuddin, SH., MH., Djoni Pandeirot, SH., Ferdinand Tatawi,
SH., Nico Walone, SH., dan Veysco Dandel, SH., selaku para Advokat pada
Kantor Advokat Amir Syamsuddin, beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan
Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ————————————————— Pihak Terkait;
[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait; 3
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17
Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 226/PHPU.DVIII/2010, tanggal 23 Desember 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2010, menguraikan sebagai
berikut:
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah
satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, yang semulanya berdasarkan
Ketentuan pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil
perhitungan suara yang memepengaruhi diajukan ke Mahkamah Agung
sebagaimana juga dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum juncto Pasal 236C Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas undangundang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka
wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil-hasil Pemilihan Umum
telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dan telah
berlaku efektif sejak ditandatanganinya Berita Acara Pengalihan 4
Wewenang mengadili tanggal 29 Oktober 2008 oleh Ketua Mahkamah
Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa permohonan PEMOHON adalah menyangkut keberatan atas
pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah, in
casu Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010
yang dilaksanakan oleh TERMOHON, dan oleh karenanya merupakan
perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum, sehingga dengan denikian
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a-quo.
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN PERMOHONAN.
1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhit
dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) juncto pasal 1 ayat (3) huruf a
Peraturan Mahkamah Konstitusi nomr 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut
PMK 15/2008), maka yang dapat mengajukan permohonan adalah
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Gaerah.
2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Bitung Periode 2011 – 2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010 (vide: Bukti P-1), yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Nama-nama Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Bitung sebagai berikut:
1. EDISON TATULUS, SAB, MAP dan FINTJE SAERANG,
SE.
2. HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS
LOMBAN,SE, M.Si 5
3. ROBERT KONSTANTINUS LAHINDO, S.H, M.Si dan Ir.
MEITI KOLANG
4. Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN dan YONDRIES
EVERSON KANSIL, S.H, M.Si
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2010, TERMOHON telah
menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Periode 2011 – 2016 dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010
tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bitung 2010 (vide: Bukti P-2).
4. Bahwa permohonan PEMOHON didasarkan pada telah terjadinya kesalahankesalahan dan kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran
yang sistematis, terstruktur dan masif sejak proses tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010, hingga pada saat pelaksanaan pemunggutan suara yang mana hal ini
sangat merugikan PEMOHON dan mempengaruhi hasil Rekapitulasi
Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a-quo tidak diselenggarakan
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal
22E ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON telah memenuhi
persyaratan dan oleh karenanya memiliki kedududkan dan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.
C. TENGGANG WAKTU
1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, maka tenggang waktu
untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil perhitungan
suara adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah ditetapkannya
hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah.6
2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan hasil Perhitungan Suara Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung pada tanggal 14 Desember 2010 di
Bitung, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010
Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Bukti P-3).
3. Bahwa permohonan PEMOHON ini telah diajukan dan diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 17 Desember
2010, sehingga dengan demikian permohonan PEMOHON a-quo telah
diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN.
1. Bahwa tahapan pemunggutan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh TERMOHON
pada tanggal 9 Desember 2010 serentak di 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga)
TPS di 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan yang tersebar di 8 (delapan)
Kecamatan dan kemudian pada tanggal 14 Desember 2010, TERMOHON
telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14
Desember 2010 (Model DB-KWK KPU), (vide : Bukti P-3), sebagai berikut : 7
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor :
109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 (Bukti P-3) a-quo,
maka hingga dimasukkannya permohonan Pemohon ini di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, TERMOHON belum mengeluarkan setidak-tidaknya
PEMOHON belum menerima penyampaian Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bitung tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan
Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung dalam Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Periode 2011 – 2016.
3. Bahwa atas pelaksanaan penghitungan suara dimaksud di atas, maka saksi
PEMOHON telah mengajukan keberatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Wisma Pelaut Kota Bitung, sebagaimana kemudian
telah dituangkan dalam Form Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian
Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Di Komisi Pemilihan
Umum Kota Bitung (Model DB2 – KWK KPU) tanggal 14 Desember 2010
dimana Form a-quo ditolak dan tidak ditandatangani oleh TERMOHON (vide:
Bukti P-4), selanjutnya saksi PEMOHON menolak menandatangani Berita
NO
URU
T
NAMA PASANGAN PEROLEHAN
SUARA
1
ROBERT KOSTANTINUS LAHINDO,
SH. M.Si.
Dan
Ir. MEITI KOLANG
8.768
2
EDYSON TATULUS, SAB, MAP
Dan
FIENTJE SAERANG, Sm. E.
2.583
3
Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN
Dan
YONDRIES EVERSON KANSIL
33.461
4
HANNY SONDAKH
Dan
MAXIMILLIAAN JONAS LOMBAN, SE.
M.Si.
51.548
TOTAL SUARA 96.360 8
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal
14 Desember 2010 (Bukti P-3).
Sebaliknya TERMOHON justru telah mengisi catatan sendiri dan
menandatangani Form DB2 – KWK KPU tanggal 14 Desember 2010 dengan
catatan NIHIL dan yang telah diserahkan kepada PEMOHON (vide: Bukti P-
5).
4. Bahwa keberatan dan penolakan PEMOHON atas pelaksanaan perhitungan
suara sebagaimana dimaksud diatas, karena telah terjadi kesalahan –
kesalahan dan kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif pada saat proses
penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010,sejak awal hingga pada saat pemungutan suara, yaitu
4.1.
Bahwa pada saat Tahapan Pemeriksaan Kesehatan guna menetukan
layak atau tidaknya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung
mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun
2010, Hany Sondakh, Calon Walikota dari Pasangan Calon No. Urut 4,
tidak menjalankan salah satu dari tes kesehatan tersebut, namun
demikian KPU tetap meloloskan Hany Sondakh sebagai pasangan Calon
Walikota bitung,
Oleh karena itu patut diduga KPU Kota Bitung telah bekerjasama dengan
Hanny Sondakh untuk meluluskan dirinya sebagai Calon Walikota bitung
dengan No. Urut 4, meskipun dirinya tidak mengikuti tahapan
pemeriksaan kesehatan.
Pelanggaran tersebut disaksikan oleh :
– Saksi : Dr. Ricky Constantyn Sondakh
4.2. ADANYA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan PETUGAS
KPPS YANG TIDAK NETRAL DAN BERPIHAK
WALIKOTA HANY SONDAKH TIDAK MENGIKUTI TAHAPAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN 9
Pelanggaran – pelanggaran tersebut dilakukan oleh PNS dan Petugas
KPPS dengan cara mengikuti kampanye-kampanye dan kegiatan lainnya
dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Hanny Sondakh dan
Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si, yang adalah “ Incumbent “, yang
mana hal ini telah melanggar dan bertentangan dengan Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor: 355/KPU/BTG/XII/2010
tanggal 16 November 2010 (vide: Bukti P- 6) ;
Bukti – bukti sehubungan dengan temuan pelanggaran ini adalah :
– Bukti P – 7, Foto keikutsertaan Dorothy Rumambi selaku Ketua Rt.
18 Kel Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung dan Hendra Ngabito
selaku Lurah Wangurer Kec. Girian Kota Bitung dalam kampanye
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung no. Urut 4,
pada tanggal 4 Desember 2010 ;
– Bukti P – 8, Foto keikutsertaan Nicholas Ottoh Mamarehe selaku
Ketua KPPS di TPS – X, Kel Bitung Barat Satu, Kec. Maesa Kota
Bitung dan Rulan selaku Anggota KPPS di TPS – X, Kel Bitung Barat
Satu, Kec. Maesa Kota Bitung dalam kampanye Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung no. Urut 4, pada tanggal 30
November 2010
4.3.
Ditemukan adanya Pemilih yang terdaftar dalam Lembaran Surat Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Utara tanggal 3 Agustus 2010, tetapi ternyata tidak lagi terdaftar
dalam Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Bitung tanggal 9 Desember 2010, sehingga
menghilangkan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil
Walikota.
Bukti – bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain :
– Bukti P – 9, Daftar nama – nama Pemilih yang tidak terdaftar
dalam DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2010,
ADANYA PENGHILANGAN DAN / ATAU
PENGURANGAN SUARA10
akan tetapi Terdaftar di DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara 2010.
– Bukti P – 10 s/d Bukti P – 28 , Surat Pernyataan para Pemilih yang
menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar dalam Pemilihan umum
Walikota dan Calon walikota Kota Bitung dan tidak dapat
menggunakan Hak Pilihnya, Periode 2010 – 2016, namun terdaftar
dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara pada tanggal 3 agustus 2010 serta bersedia menjadi Saksi.
4.4.
Ditemukan adanya Pemilih yang terdaftar dalam Lembaran Surat Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Bitung Tahun 2010, tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena
tidak mendapat Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan
Suara (Model C6 – KWK KPU), sebagaimana seharusnya.
Bukti – bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain :
– Bukti P – 29 s/d Bukti P-35, Surat Pernyataan dari Para Pemilih
yang menyatakan bawah benar dirinya terdaftar di DPT, namun tidak
mendapatkan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat dimana
Pemungutan Suara dilakukan akibatnya tidak dapat memilih
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Periode
2010 – 2016, serta bersedia menjadi saksi
4.5.
Penggelembungan Suara / Pemilih, yang dilakukan dengan cara-cara
yang bertentangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan pelanggaran ini hanya dapat dilakukan oleh
TERMOHON karena berkonspirasi atau setidak – tidaknya bekerjasama
dengan Pemerintah Kota Bitung, in casu “Incumbent”, karena ditemui
terjadi Pemilih yang “digandakan”, baik pada satu Kelurahan tapi di
PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT NAMUN TIDAK
DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIH KARENA TIDAK
MENDAPAT SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
ADANYA PEMILIH GANDA YANG MENGAKIBATKAN
PENGGELEMBUNGAN SUARA SECARA TIDAK WAJAR11
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda, maupun pada di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan yang berbeda, yaitu
Pemilih yang memperoleh Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat
Pemunggutan Suara (Model C6-KWK KPU) lebih dari 1 (satu).
Bukti – bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain :
– Bukti P – 36, Daftar nama – nama Pemilih Ganda yang terdapat di
berbagai TPS dari 69 Kelurahan, 8 Kecamatan Kota Bitung
– Bukti P – 36 a, Daftar nama – nama Pemilih yang
digelembungkan, dimana nama – nama tersebut tidak terdaftar dalam
DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara akan
tetapi tiba – tiba terdaftar dalam DPT Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bitung
– 39 s/d Bukti P – 73, Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat
Pemunggutan Suara (Model C6-KWK KPU) yang tersisa dari pemilih,
sementara pemilih telah memberikan Suara dengan menggunakan
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemunggutan Suara (Model
C6-KWK KPU) lainnya telah digunakan di Tempat Pemungutan Suara
(TPS) dan ditahan oleh KPPS, membuktikan bahwa banayk dari para
Pemilih yang menerima Surat Tersebut untuk meberikan suara di TPS
yang berbeda.
– Bukti P – 95 s/d Bukti P – 103, Daftar Pemilih Tetap (DPT) 8
Kecamatan, dari 69 Kelurahan 373 TPS, di Kota Bitung, yang
dikeluarkan oleh KPU Kota Bitung, sebagai acuan dalam pencarian
data sebagaimana Pemohon Uraikan
5.
Ditemui adanya Pemilih yang tidak berhak memilih karena masih di bawah
umur atau belum berusia 17 tahun dan belum kawin namun terdaftar
dalam Lembaran Surat Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 serta mendapat Surat Lembaran
Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemunggutan Suara (Model C6-KWK
KPU)
ADANYA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MEMILIH
NAMUN TERDAFTAR DALAM DPT 12
Bukti – bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain :
– Bukti P – 74 : Daftar nama – nama Pemilih yang terdaftara dalam
DPT, tetapi diketahui masih dibawah umur dan belum menikah
– Bukti P – 75, Bukti P – 76, dan Bukti P – 76a Surat Pernyataan
yang dibuat oleh Warga Bitung yang belum dapat mengikuti PEMILU
Walikota dan Calon Walikota Bitung karena masih dibawah umur,
namun mendapat Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Pemunggutan Suara (Model C6-KWK KPU) serta bersedia menjadi
saksi.
5.1. Ditemui adanya Pemilih yang tidak berhak memilih karena tidak
terdaftar sebagai Penduduk Kota Bitung. Temuan nama antara
lain dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 14 Desember
2010 a.n. Ronald Intu alias Ramadhan (Vide : Bukti P – 77) yang
juga bersedia menjadi saksi dalam persidangan dan ditambah
pula dengan keterangan saksi – saksi yang akan diajukan
PEMOHON.
5.2. Ditemui adanya Pemilih yang tidak berhak memilih karena tidak
terdaftar dalam Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS –
TPS namun telah menggunakan hak pilih dengan menggunakan
nama orang lain yang terdaftar tapi tidak memilih.
Bukti-bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain :
– Bukti P – 78 dan Bukti P – 79, Surat Pernyataan yang
menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan pada saat
pelaksanaan Pemungutan Suara yaitu KPPS membiarkan orang
yang tidak memiliki hak pilih memilih dengan menggunakan
nama orang lain serta bersedia menjadi saksi.
5.3. Ditemui adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam Lembaran Surat
Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemunggutan Suara (TPS)
dan tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Pemunggutan Suara (Model C6-KWK KPU), namun telah memilih
dengan menggunakan Stiker berjudul “Telah Terdaftar Sebagai
Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010 berlogo Pemerintah Kota Bitung dan logo Komisi Pemilihan
Umum. 13
Bukti – bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain :
– Bukti P – 80, berupa gambar tempel yang diberikan oleh KPU
agar seseorang dapat turut serta memberikan suara dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, meskipun tidak terdaftar
dalam Daftar Pemilih Tetap.
– Bukti P – 81 s/d Bukti P – 86. Surat Pernyataan yang
menyatakan bahwa Pemilih telah menggunakan Gambar tempel
tersebut agar dapat memberikan suara dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota serta dibayar agar meilih Pasangan
Calon No. Urut 4.
6. Bahwa sehubungan adanya pelanggaran Penggelembungan Suara / Pemilih
sebagaimana dimaksudkan di atas maka dapat pula dikemukakan data-data
sebagai berikut :
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka diperoleh fakta, bahwa secara
berturut-turut telah terjadi penambahan jumlah Suara / Pemilih di Kota Bitung
sejak penyelenggaraan Pemilu Umum Legislatif ke Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara atau
dalam kurun waktu 599 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan) hari, hanya
sebanyak 3.025 (tiga ribu dua puluh lima) orang saja.
Sedangkan penambahan jumlah Suara / Pemilih di Kota Bitung sejak
penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
Sulawesi Utara ke Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 atau dalam kurun waktu 128 ( seratus dua puluh
delapan) hari saja ternyata berjumlah 4.169 (empat ribu seratus enam puluh
sembilan) orang.
Dengan demikian telah terjadi Penggelembungan Suara yang sangat tidak
wajar dan tidak logis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan
Pemilihan
Umum
Legislatif Gubernur dan
Wakil Gubernur
Propinsi
Sulawesi Utara
Walikota dan Wakil
Walikota Bitung
Tanggal Pemilu 9 Desember 2008 3 Agustus 2010 9 Desember 2010
Total Suara 135.242 138.267 142.436
Selisih suara 3.025 4.196
Bukti P – 86 P – 87 P – 88 14
Wakil Walikota Bitung 2010 dan hal ini hanya dapat terjadi semata – mata
karena adanya konspirasi antara TERMOHON dengan Pemerintah Kota
Bitung, in casu “Incumbent”.
7. Bahwa ditemukan adanya Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dan
Lembaran Surat Daftar Pemilihan Sementara Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang ditemui di PPS atau yang diserahkan
di TPS – TPS dengan menggunakan logo Pemerintah Kota Bitung, sedangkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya
menggunakan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga sekali lagi telah
lebih membuktikan adanya konspirasi antara TERMOHON dengan Pemerintah
Kota Bitung in casu “Incumbent” dalam proses Penyelengaraan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung 2010.
Bukti-bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain :
– Bukti P- 89 dan Bukti P- 89 A, Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung (Model A3
KWK-KPU) TPS IV (empat) Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian.
– Bukti P- 90, Lembaran Surat Daftar Pemilih sementara Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung (Model A1-KWK-KPU) TPS
VIII (delapan) Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir.
– Bukti P – 91Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Bitung (Model A3 KWK-KPU) TPS IV
Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir.
– Bukti P – 92, Lembaran Surat Daftar Pemilih Sementara Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Model A1-KWKKPU TPS IX Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa.
8. Adanya Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 GANDA yang telah ditemukan di TPS IV
(empat) Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian (vide: Bukti P- 98 ) dan
Surat Kesaksian yang ditandatangani di atas materai cukup serta kesediaan
penandatangan untuk menjadi saksi dalam persidangan (vide : Bukti P – 93).
9. Adanya kesalahan proses pelaksanaan Pemunggutan Suara di Tempat
Pemunggutan Suara (TPS), yaitu Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 15
yang seharusnya berada dalam kotak suara yang terkunci, ternyata telah
diserahkan oleh Ketua Panitia Pemunggutan Suara (PPS) kepada Ketua
Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) sehari sebelum
pelaksanaan Pemunggutan Suara, atau tepatnya pada tanggal 8 Desember
2010, sehingga ketika pembukaan Kotak Suara pada tanggal 9 Desember
2010, maka tidak ditemukan lagi Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.
Lebih lanjut, ternyata Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang telah
diserahkan oleh Ketua PPS kepada KPPS pada tanggal 8 Desember 2010,
terdapat cap / stempel Pemerintah Kota Bitung dan bukan cap / stempel,
Komisi Pemilihan Umum sebagaimana seharusnya menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini, dengan adanya temuan ini, maka telah lebih meyakinkan
PEMOHON, bahwa terdapat konspirasi antara TERMOHON dengan
Pemerintah Kota Bitung in casu “Incumbent” dalam proses Tahapan
Penyelengaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010.
Bahwa temuan kesalahan proses pemunggutan suara tersebut diatas adalah
di TPS XI (sebelas) Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, dimana
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) pada Tempat
Pemunggutan Suara (TPS) dimaksud bernama ACHMAD DARISE yang telah
membuat Surat Kesaksian yang ditandatangani di atas meterai secukupnya
(vide : Bukti 94) dan bersedia untuk menjadi saksi didalam persidangan.
10. Bahwa temuan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah
PEMOHON uraikan pada angka 6 tersebut di atas, selain telah membuktikan
secara cukup menurut hukum telah terjadi penyimpangan yang sangat luas
dan menyolok pada setiap proses tahapan dari awal hingga akhir
penyelengaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010 oleh TERMOHON, juga telah membuktikan secara cukup menurut
hukum adanya konspirasi setidak-tidaknya kerja sama antara TERMOHON
dengan Pemerintah Kota Bitung untuk dengan sengaja dan terencana
melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut demi keuntungan Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu dan justru sebaliknya sangat 16
mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, sehingga dengan demikian
pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan penyelengaraan Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 telah terjadi secara
sistematis, terstruktur dan massif.
11. Bahwa oleh karena proses tahapan Pemilihan Umum diharuskan untuk
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dimana oleh TERMOHON hal tersebut tidak dilaksanakan
sebagaimana uraian PEMOHON pada angka 6 tersebut di atas, sehingga
secara yuridis proses tahapan penyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh TERMOHON
adalah bertentangan dengan Amanat Konstitusi Republik Indonesia. Pasal
18 ayat (4) Undang – undang Dasar 1945 juncto Pasal 22 E ayat (1) Undang
– undang Dasar 1945.
Dengan demikian, hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sesuai Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal 14 Desember
2010 (Produk P-3) dan akan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Bitung tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota
dan Wakil Walikota Bitung Periode 2011 – 2016, adalah cacat hukum dan
tidak sah, sehingga harus dibatalkan beserta segala akibat hukumnya.
12. Bahwa alat – alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara ini
berupa :
– Keterangan para pihak ;
– Bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya ;
– Petunjuk ;
– dan bukti transaksi elektronik ;
adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 15/2008,
sehingga secara hukum alat – alat bukti PEMOHON a-quo telah sesuai
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan oleh
karenanya sudah selayaknya bagi Mahkamah Konstitusi untuk
menerimanya keseluruhannya. 17
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan
sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor:
109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010 (Model
DB-KWK KPU) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Walikota dan Wakil Walikota Bitung Periode 2011 – 2016 di
semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan ;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan validasi / ferifikasi
kembali data Pemilih Tetap pada Lembaran Surat Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Bitung Tahun 2010 di semua Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menindak petugas KPPS yang
terbukti melakukan pelanggaran.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)
[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan
bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-111,
sebagai berikut:
1 Bukti P – 1 Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 ttg Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 ( fotocopy
)
2 Bukti P – 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor
58 Tahun 2010 Tanggal 23 Oktober 2010 Tentang
Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota
Bitung 2010
3 Bukti P – 3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Nomor :
109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tertanggal 14 Desember
2010 ( Model DB-KWK KPU )
4 Bukti P – 4 Form Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus 18
Yang berhubungan Dengan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung (
Model DB2-KWK KPU )
5 Bukti P – 5 Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus
yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung (
Model DB2 – KWK KPU ) dengan catatan NIHIL
6 Bukti P – 6 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung No.
355/KPU/BTG/2010, tanggal 16 Nofember 2010
7 Bukti P – 7 Foto Hendra Ngabito selaku ketua RT 18 Kel. Bitung
Tengah Kec. Maesa Kota Bitung dan foto Dorothy
Rumambi ( Ros ) selaku Lurah Wangurer Kec. Girian kota
Bitung sedang mengikuti Kampanye Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4
8 Bukti P – 8 Foto Nicholas Ottoh Mamarehe selaku Ketua KPPS di
TPS X, Kel. Bitung Varat Satu Kec. Maesa Kota Bitung dan
Foto Rulan selaku anggota KPPS di TPS X Kel. Bitung
Barat Satu Kec. Maesa sedang mengikuti Kampanye
Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut
4
9 Bukti P – 9 Daftar nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar dalam
DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung
2010 , akan tetapi terdaftar di DPT Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2010 sebanyak 8.163
nama
10 Bukti P – 10 Surat Pernyataan Yongki Wewengkang
Yang tidak terdaftar dalam DPT pemilihan Walikota
Bitung. Kec. Matuari ,Kelurahan Manembo –nembo Atas
TPS III, tertanggal 13 Desember 2010 Bitung
11 Bukti P – 11 Surat Pernyataan Maryam Gobel
Tidak Terdaftar dalam DPT Walikota Bitung, Kecamatan
Ranowulu, Kelurahan Danowudu TPS IV, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
12 Bukti P – 12 Surat Pernyataan Ivan Achmad
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan
Girian, Kelurahan Girian Indah TPS VIII, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
13 Bukti P – 13 Surat Pernyataan Edwin Wantesang
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan
Aertembaga. Kelurahan aertebaga TPS II, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
14 Bukti P – 14 Surat Pernyataan Berthjely Bentian
Tidak terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan
Girian, Kelurahan Wangurer TPS II, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
15 Bukti P – 15 Surat Pernyataan Hendra Kusnalli
Tidak Terdaftar dalm DPT walikota Bitung, kecamatan 19
Matuari, Kelurahan Sagerat TPS IV, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
16 Bukti P – 16 Surat Pernyataan Femmy Dumais
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan
Matuari , Kelurahan Manembo- nembo Tengah TPS II,
tertanggal 13 Desember 2010. Bitung
17 Bukti P – 17 Surat Pernyataan Steven Mamuku
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan
Ranowulu, kelurahan Danowudu TPS III, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
18 Bukti P – 18 Surat Pernyataan Jemi Pakaya
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Girian, kelurahan Girian Bawah TPS VII, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
19 Bukti P – 19 Surat Pernyataan Yulius Sumini
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Ranowulu, kelurahan Batu Putih Atas , tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
20 Bukti P – 20 Surat Pernyataan Andrias Rumatora
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Madidir, kelurahan Wangurer Barat TPS VI, tertanggal 13
Desember 2010
21 Bukti P – 21 Surat Pernyataan Steven Mandahka
Tidak terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Girian, Kelurahan Girian Weru I TPS I, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
22 Bukti P – 22 Surat Pernyataan Dusang Ambalao
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Danowulu , Kelurahan Tewaan TPS II, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
23 Bukti P – 23 Surat Pernyataan Aser Jumiati
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
matuari, kelurahan Sangerat Weru TPS III, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
24 Bukti P – 24 Surat Pernyataan Rohim Rola
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Maesa, kelurahan Bitung Barat, tertanggal 13 Desember
2010. Bitung
25 Bukti P – 25 Surat pernyataan Aswin Polulu
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Maesa, keluahan Bitung Tengah TPS XI, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
26 Bukti P – 26 Surat Pernyataan Corry Timbuleng
Tidak terdaftardalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Maesa, kelurahan Pateten III TPS IV, tertanggal 13
Desember 2010. Bitung
27 Bukti P – 27 Surat Pernyataan Janwar Maramis
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, kecamatan
Aertembaga, Kelurahan Pateten Satu TPS VI, tertanggal
14 Desember 2010 Bitung 20
28 Bukti P – 28 Surat Pernyataan Agustina Tumadang
Tidak terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamatan
Lembeh Selatan, Kelurahan Papusungan TPS VI,
tertanggal 13 Desember 2010. Bitung
29 Bukti P – 29 Surat Pernyataan Adrintje Patinaya
Tidak Terdaftar dalam DPT walikota Bitung, Kecamtan
Aertembaga, Kelurahan Aertembaga TPS II, tertanggal 14
Desember 2010
30 Bukti P – 30 Surat Pernyataan Yani Rumajar
Tidak menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat
pemungutan suara (model C6/KWK KPU ) / undangan
tertanggal 13 Desember 2010
31 Bukti P – 31 Surat Pernyataan Sridianti Polutu
Tidak menerima Surat Pemberitahuan waktu dan tempat
Pemungutan Suara ( Model C6 /KWK KPU ) / undangan
tertanggal 13 Desember 2010
32 Bukti P – 32 Surat Pernyataan Albert Katamona
Tidak menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat
pemungutan suara ( model C6 /KWK KPU ) / undangan
tertanggal 13 Desember 2010
33 Bukti P – 33 Surat Pernyataan Jamal Mamagawe
Tidak menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat
pemungutan suara ( Model C6 / KWK KPU ) / undangan
tertanggal 13 Desember 2010
34 Bukti P – 34 Surat Pernyataan Femmy Derek
Tidak menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat
pemungutan suara ( model C6 / KWK KPU ) / undangan
tertanggal 13 Desember 2010
35 Bukti P – 35 Surat Pernyataan Acep Yanpapi
Tidak menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat
pemungutan suara ( model C6 / KWK KPU ) / undangan
tertanggal 13 Desember 2010
36 Bukti P – 36 Daftar nama – nama Pemilih Ganda yang terdapat di
berbagai TPS dari 69 Kelurahan, 8 Kecamatan Kota
Bitung sejumlah 9.202 nama.
37 Bukti P –
36a
Daftar nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam DPT
Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 akan tetapi
tidak terdaftar ketika Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2010 sejumlah 12.113
nama
38 Bukti P – 37 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Marivel Madatua ( menerima undangan
lebih dari satu )
39 Bukti P – 38 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Marivel Madatua ( menerima undangan
lebih dari satu )
40 Bukti P – 39 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Iramayu Hebindatu ( menerima 21
undangan lebih dari satu )
41 Bukti P – 40 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Marjono Sururama, tertanggal 4 Desember
2010 ( menerima undangan lebih dari satu )
42 Bukti P – 41 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Riska Hassan ( menerima undangan
lebih dari satu )
43 Bukti P – 42 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Zulkifli Sasela ( menerima undangan
lebih dari satu )
44 Bukti P – 43 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Marlon Rumambi ( menerima undangan
lebih dari satu )
45 Bukti P – 44 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Junaidi Anwar ( menerima undangan
lebih dari satu )
46 Bukti P – 45 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara kepada Frenli Modeong ( menerima undangan
lebih dari satu )
47 Bukti P – 46 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Asri Bempa ( menerima undangan lebih
dari satu )
48 Bukti P – 47 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Djalehea Mirontoneng ( menerima
undangan lebih dari satu )
49 Bukti P – 48 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Ardiana Lapepo ( menerina undangan
lebih dari satu )
50 Bukti P – 49 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Ardiansyah K. Makangikas ( menerima
undangan lebih dari satu )
51 Bukti P – 50 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Mochtar ( menerima undangan lebih dari
satu )
52 Bukti P – 51 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan
Suara Kepada Armi Latua ( menerima undangan lebih
dari satu )
53 Bukti P – 52 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Sukria Balango ( menerima undangan
lebih dari satu )
54 Bukti P – 53 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Nuraini Kandow ( menerima undangan
lebih dari satu )
55 Bukti P – 54 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Misna Yusuf ( menerima undangan lebih
dari satu )
56 Bukti P – 55 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Yusna Ais ( menerima undangan lebih
dari satu )
57 Bukti P – 56 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan 22
Suara Kepada Sandrawati Bin Amin ( menerima
undangan lebih dari satu )
58 Bukti P – 57 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Yuliati Aneta ( menerima undangan lebih
dari satu )
59 Bukti P – 58 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Anima Mangangawe ( menerima
undangan lebih dari satu )
60 Bukti P – 59 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Farida Tadeta ( menerima undangan
lebih dari satu )
61 Bukti P – 60 —— dihilangkan ——-
62 Bukti P – 61 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Jupri Rahim ( menerima undangan lebih
dari satu )
63 Bukti P – 62 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tepat Pemungutan Suara
Kepada Alfian Metusal ( menerima undangan lebih dari
satu )
64 Bukti P – 63 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Siti Musalim ( menerima undangan lebih
dari satu )
65 Bukti P – 64 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Rommy S Pati ( meneria undangan lebih
dari satu )
66 Bukti P – 65 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Nopita Sari Sahempa ( menerima
undangan lebih dari satu )
67 Bukti P – 66 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Badarudin ( menerima undangan lebih
dari satu )
68 BUkti P – 67 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Asmapou ( menerima undangan lebih
dari satu )
69 Bukti P – 68 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Rahmat Malikis ( menerima undangan
lebih dari satu )
70 Bukti P – 69 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Ruthmin Bawoel ( menerima undangan
lebih dari satu )
71 Bukti P – 70 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Rosima Pandi ( menerima undangan
lebih dari satu )
72 Bukti P – 71 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Dewi N. Mamonto ( menerima undangan
lebih dari satu )
73 Bukti P – 72 Surat Pernyataan Dewi N. Mamonto, telah menerima
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara ( menerima undangan lebih dari satu )
74 Bukti P – 73 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan
Suara Kepada Kheren Rumopa ( menerima undangan 23
lebih dari satu )
75 Bukti P – 74 Daftar nama- nama Pemilih yang terdaftar dalam DPT,
tetapi diketahui masih dibawah umur dan belum menikah,
sejumlah 33 nama.
76 Bukti P – 75 Surat Pernyataan Rusna Katili, yang menyatakan bahwa
dirinya masih berusia 15 tahun ( belum cukup umur
sebagai pemilih ), namun terdaftar dalam DPT PEMILIH
Walikota dan Wakil Walikota Bitung, tertanggal 14
Desember 2010
77 Bukti P – 76 Surat Pernyataan Novita Rahim, yang enyatakan bahwa
dirinya masih berusia 15 tahun ( belum cukup umur
sebagai pemilih ), namun terdaftar dalam DPT PEMILIH
Walikota dan Wakil Walikota Bitung, tertanggal 14
Desember 2010.
78 Bukti P – 77
Bukti P – 77
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempar Pemungutan
Suara Kepada Novita Rahim yang masih berusia dibawah
umur untuk melakukan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bitung tahun 2010
Surat Pernyataan Ronald Intu alias Ramadhan, yang
menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar dala Daftar
Kependudukan sebagai Warga Kota Bitung, tetapi turut
memberikan suara dalam PEMILU Walikota dan Wakil
Walikota Bitung, di TPS XII, berdasarkan undangan dari
Kepala Lingkungan Bpk. Marwan Bonggi, tertanggal 14
Desember 2010.
79 Bukti P – 78 Surat Pernyataan Yuninda Budiarti, yang menyatakan
bahwa dirinya mengetahui telah terjadi kecurangan /
pelanggaran oleh anggota KPPS yaitu membiarkan orang
lain memilih dengan menggunakan nama orang lain.
80 Bukti P – 79 Surat Pernyataan Rajab Sahoro, yang menyatakan bahwa
dirinya ikut memilih dengan menggunakan nama orang lain
81 Bukti P – 80 Gambar Tempel, “Telah Terdaftar Pemilih PEMILU
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010”, atas
nama Dani, Ardan, Arfan, Tasil, Andi, Hendra, Ipan,
Zulfikar, Jony, Anty, Jeri, Anti, Alon, yang digunakan
oleh Pemilih dalam melakukan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Bitung
82 Bukti P – 81 Surat Pernyataan Andi, melakukan Pemilihan dengan
menggunakan stiker “Telah terdaftar Pemilih PEMILU
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010” memilih
No. urut 4 dan dibayar Rp. 100.000,- untuk memilih No.
urut 4 , tertanggal 16 Desember 2010
83 Bukti P- 82 Surat Pernyataan Kifli Paputung, melakukan pemilihan
dengan menggunakan stiker “ Telah terdaftar Pemilih
PEMILU Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010”,
memilih No. urut 4 dan dibayar Rp. 100.000,- untuk
memilih No. urut 4, tertanggal 16 Desember 2010
84 Bukti P – 83 Surat Pernyataan Risthon Manope, melakukan Pemilihan
dengan menggunakan stiker “Telah Terdaftar Pemilih 24
PEMILU Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010”,
memilih No. urut 4 dan dibayar Rp. 100.000,- untuk
memilih No. Urut 4, tertanggal 16 Desember 2010
85 Bukti P – 84 Surat Pernyataan Kiki Idris, melakukan Pemilihan dengan
menggunakan stiker “Telah terdaftar Pemilih PEMILU
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010” memilih
No. Urut 4 dan dibayar Rp. 100.000,- untuk memilih No.
Urut 4, tertanggal 16 Desember 2010
86 Bukti P – 85 Surat Pernyataan Isong Manoso, melakukan Pemilihan
dengan menggunakan stiker “Telah terdaftar Pemilih
PEMILU Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010”
memilih No. Urut 4 dan dibayar Rp. 100.000,- untuk
memilih No. Urut 4
87 Bukti P – 86 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tetap ( DPT )
Kota Bitung, Daerah Pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010
88 Bukti P – 87 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Daftar Pemilih Tetap ( DPT )
Kota Bitung untuk PEMILU Gubernur dan Wakil
Gubernur, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010
89 Bukti P – 88 Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar dalam Perbaikan
Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Kota Bitung, PEMILU
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, oleh
KPU Kota Bitung
90 Bukti P – 89 Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota Bitung 2010 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan
Girian ( Model A3 KWK )
91 Bukti P – 90 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
Bitung 2010 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir (
Model A1 KWK – KPU )
92 Bukti P – 91 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
Bitung 2010 Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir (
Model A3 KWK – KPU )
93 Bukti P – 92 Daftar Pemilih Sementara Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 Kelurahan Bitung Timur,
Kecamatan Maesa ( Model A1 – KWK – KPU )
94 Bukti P – 93 Surat Kesaksian Djufri Djunggo
Tertanggal 9 desember 2010
95 Bukti P – 94 Surat Kesaksian Achmad Darise
Tertanggal 9 Desember 2010 Bitung
96 Bukti P – 95 Daftar Pemilih Tetap Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bitung Kecamatan Ranowulu tahun 2010
97 Bukti P – 96 Daftar Pemilih Tetap Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bitung Kecamatan Matuari Tahun 2010
98 Bukti P – 97 Daftar Pemilih Tetap Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bitung Kecamatan Girian Tahun 2010
99 Bukti P – 98 Daftar Pemilih Tetap Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bitung Kecamatan Madidir tahun 2010
100 Bukti P – 99 Daftar Pemilih Tetap Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bitung Kecamatan Maesa Tahun 2010
101 Bukti P – 100 Daftar Pemilih Tetap Walikota dan Wakil Walikota Kota 25
Bitung Kecamatan Aertembaga Tahun 2010
102 Bukti P – 101 Daftar Pemilih Tetap Walikota dan Wakil walikota Kota
Bitung Kecamatan Lembeh Utara tahun 2010
103 Bukti P – 102 Daftar Pemilih tetap Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bitung Kecamatan Lembeh Selatan Tahun 2010
104 Bukti P – 103 Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Ranowulu Tahun 2010
105 Bukti P – 104 Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Matuari Tahun 2010
106 Bukti P – 105 Daftar pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Girian Tahun 2010
107 Bukti P – 106 Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Madidir tahun 2010
108 Bukti P –
107
Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Maesa tahun 2010
109 Bukti P – 108 Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Aertembaga tahun 2010
110 Bukti P – 109 Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Lembeh Utara Tahun 2010
111 Bukti P – 110 Daftar Pemilih Tetap Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara untuk daerah Kota Bitung
Kecamatan Lembeh Selatan Tahun 2010
112 Bukti P – 111 Compact Disc ( CD ) berisi softcopy :
1. P – 9
2. P – 36
3. P – 36a
4. P – 74
Selain itu, Pemohon mengajukan 20 orang saksi yang didengar keterangannya di
bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010 dan 4 Januari
2011, yang menerangkan sebagai berikut:
1. Ricky Constayn Sondakh
ƒ Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dosen
Fakultas Kedokteran Unsrat;
ƒ Bahwa menurut saksi, pada saat pemeriksaan kesehatan Calon
Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mengikuti treadmill;
ƒ Bahwa pada saat pemeriksaan kesehatan, saksi melakukan
pendampingan terhadap Pasangan Calon di RSUP Prof. Kando 26
ƒ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya keluhan dari salah satu
pasangan calon pada saat dilaksanakannya pemeriksaan tes kesehatan;
ƒ Bahwa saksi tidak mengetahui hasil akhir pemeriksaan kesehatan dari
Pihak Terkait;
2. Yongki Wewengkang
ƒ Bahwa saksi dalam Pemilukada Kota Bitung terdaftar dalam DPT tetapi
tidak menerima undangan (C6-KWK)
ƒ Bahwa saksi terdaftar di TPS 3, Kelurahan Manembo-nembo Atas
ƒ Bahwa saksi karena tidak menerima undangan tidak datang ke TPS dan
tidak ikut memilih;
ƒ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya peraturam yang
memperbolehkan menggunakan KTP untuk memilih asalkan namanya
ada dalam DPT;
3. Edwin Wantaseng
o Bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Bitung
sehingga kehilangan hak untuk memilih;
4. Berthjely Bentian
ƒ Bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Bitung;
ƒ Bahwa saksi sudah sudah bertanya ke RT terkait hal tersebut, tetapi
tidak ada jawaban dari RT;
5. Femmy Dumais
ƒ Bahwa saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan untuk
memilih (C6-KWK);
ƒ Bahwa pada saat hari pencoblosan Pemilukada, saksi telah datang ke
TPS tetapi tidak diperbolehkan untuk mencoblos;
6. Steven Mamuku
ƒ Bahwa saksi terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Bitung tetapi tidak
mendapatkan undangan (C6-KWK);
ƒ Bahwa saksi telah datang ke TPS, tetapi didiamkan dan tidak
diperkenankan untuk memilih;
7. Albert Katamona
ƒ Bahwa saksi terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan (C6-
KWK); 27
ƒ Bahwa saksi sudah datang ke TPS tapi tetap tidak diperbolehkan
memilih padahal nama saksi ada dalam pengumuman DPT di TPS
tersebut
8. Jemi Pakaya
ƒ Bahwa saksi terdaptar dalam DPT di TPS 7 tetapi tidak mendapat
undangan (C6-KWK);
ƒ Bahwa saksi telah menanyakan hal tersebut kepada petugas tetapi tidak
ada jawaban;
ƒ Bahwa saksi telah datang ke TPS tetapi ditolak untuk memilih karena
saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
9. Steven Mandahka
ƒ Bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT ;
ƒ Bahwa saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada petugas tetapi
oleh petugas didiamkan saja;
10. Agustina Tumadang
ƒ Bahwa saksi terdaftar dalam DPT di TPS 4 tetapi tidak mendapat
undangan untuk memilih (C6-KWK)
ƒ Bahwa saksi tidak mempertanyakan hal tersebut kepada petugas;
ƒ Bahwa saksi tidak mengetahui ada aturan yang memperbolehkan
pemilih menggunakan KTP bila namanya ada dalam DPT;
11. Ronald Intu alias Ramadhan
ƒ Bahwa saksi bukan penduduk Kota Bitung tapi penduduk Sanger
ƒ Bahwa saksi tidak mempunyai KTP Kota Bitung tapi sudah tinggal
selama 7 tahun di Kota Bitung
ƒ Bahwa saksi memilih di TPS 12, meskipun saksi tidak terdaftar dalam
DPT tetapi mendapatkan undangan dari Kepala Lingkungan;
12. Oktavianus Rumampuk
ƒ Bahwa tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Gubernur dan Walikota
ƒ Bahwa saksi mendapatkan undangan untuk memilih tetapi
menggunakan nama orang lain;
ƒ Bahwa saksi pada saat pemilihan telah datang ke TPS 5 dan dipaksa
oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memilih
Pasangan Calon Nomor Urut 4; 28
ƒ Bahwa saksi bekerja di toko yang pemiliknya Pasangan Calon Nomor
Urut 4;
13. Rajab Sahoro
ƒ Bahwa saksi telah memilih dengan menggunakan nama orang lain
ƒ Bahwa saksi bukan penduduk Kota Bitung tetapi penduduk Kota
Manado
ƒ Bahwa saksi sudah tinggal di Kota Bitung selama 3 bulan
ƒ Bahwa saksi disuruh oleh bosnya dan diberi surat undangan untuk
memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4
ƒ Bahwa saksi mengetahui tentang adanya 4 orang yang memilih dengan
menggunakan nama orang lain atas suruhan bosnya;
14. Rusna Katili
ƒ Bahwa saksi berumur 14 tahun
ƒ Bahwa saksi mendapat undangan dari anggota KPPS dan disuruh milih
di TPS 3 tetapi saksi tidak menggunakannya untuk memilih dan tidak
pergi ke TPS
ƒ Bahwa saksi tidak mengetahu apakah namanya ada dalam DPT;
15. Achmad Darise
ƒ Saksi adalah Ketua KPPS TPS 11;
ƒ Bahwa saksi pada tanggal 8 telah menerima DPT dan tidak
mendapatkan petunjuk bahwa DPT harus ditempel di TPS
ƒ Bahwa menurut saksi pada saat pemilihan ada tambahan 2 orang
pemilih fiktif yang bukan penduduk Kota Bitung;
ƒ Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwas
ƒ Bahwa saksi tidak menolak adanya penambahan 2 orang pemilih fiktif
tersebut karena saksi diancam akan diberhentikan
16. Djufrie Dunggio
ƒ Pengawas bangunan
ƒ Bahwa saksi adalah saksi di TPS 4 Girian bawah dari Pasangan calon
Nomor Urut 3;
ƒ Bahwa menurut saksi di TPS dan KPPS ada DPT berlogo KPU dan
berlogo Pemkot dengan DPT yang berbeda yaitu DPT berlogo Pemkot
berjumlah 469 sedangkan DPT berlogo KPU berjumlah 430
ƒ Bahwa menurut saksi DPT berlogo Pemkot ada di dalam kotak suara 29
ƒ Bahwa saksi telah mempertanyakan hal tersebut kepada KPPS tetapi
menurut KPPS tidak ada masalah
ƒ Bahwa menurut saksi dalam DPT berlogo Pemkot ada tambahan 39
pemilih yang tidak masuk dalam DPT berlogo KPU
ƒ Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon telah
menandatangani formulir C1 sedangkan saksi mengisi form keberatan
17. Jeremy Dien
ƒ Bahwa pada tanggal 27 oktober 2010, saksi dipecat sebagai Ketua RT
ƒ Bahwa pada tanggal 8, saksi mendapat undangan rapat dari Lurah dan
saksi diminta untuk berpihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 4
ƒ Bahwa saksi mendapat nota dinas terkait dengan pemecatan tersebut
ƒ Saksi sudah menjabat sebagai Ketua RT selama 3 tahun;
18. Max Lengkong
ƒ Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
ƒ Bahwa saksi telah mengajukan surat keberatan kepada Panwaslu dan
KPU Kota Bitung terkait adanya pemilih yang tidak dapat memilih karena
tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar dalam DPT;
ƒ Bahwa menurut saksi, keberatan tersebut belum belum mendapat
tanggapan
19. Dewi Nofita Mamonto
ƒ Bahwa pada tanggal 8 saksi menerima dua undangan dengan alamat
yang berbeda;
ƒ Bahwa menurut saksi, saksi sudah mengurus surat kepindahan dari
alamat lama ke alamat baru;
20. Janwar Maramis
ƒ Bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS
Pemilukada Kota Bitung padahal pada saat Pemilukada Gubernur nama
saksi ada dalam DPT;
[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam
persidangan tanggal 29 Desember 2010, yang menguraikan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah menyangkut
sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Kada Kota Bitung yang dilakukan 30
Termohon, akan tetapi dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya (Perubahan)
tersebut menyangkut pelanggaran administrasi/pidana Pemilu Kada yang
penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
2. Bahwa apabila benar dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan tersebut, maka
mekanisme penyelesaiannya merupakan kewenangan Panwaslu Kada Kota
Bitung jika menyangkut pelanggaran pidana Pemilu Kada, dan pelanggaran
administrasi diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Termohon
apabila ada laporan menyangkut adanya pelanggaran administrasi tersebut.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa
Pemilukada hanyalah menyangkut dan berkenaan dengan hasil penghitungan
suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebagaimana diatur
dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara
rinci adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon, serta tidak adanya permintaan/petitum untuk menetapkan hasil
penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
Dari uraian tersebut diatas Termohon berpendapat bahwa Permohonan yang
diajukan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas (obscuur liebels), sehingga
dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk
menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Termohon menolak akan dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali
terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara Tegas;
2. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ; 31
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Bitung Periode Tahun 2011-2016 dalam Pemilu Kada Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (vide Bukti
T-1) dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 Tentang
Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010
(vide Bukti T-2) yang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan
tanggal 9 Desember 2010, (posita Permohonan angka 1 s/d angka 3);
4. Bahwa benar Termohon telah melaksanakan Pleno Penghitungan Suara Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010 sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bitung nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 tanggal
14 Desember 2010 dengan perolehan suara masing-masing calon:
N0
Urut. Nama Pasangan Perolehan
suara
1 Robert Konstantinus Lahindo, SH, M. Si dan Ir. Meiti
Kolang
8.768
2 Edyson Tatulus, SAB, MAP dan Fentje Saerang Sm.
E
2.583
3 Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Yondries
Everson Kansil
33. 461
4 Hanny Sondakh dan Maximiliaan Jonas Lomban, SE,
M. Si.
51. 548
Total Suara 96. 360
(Vide Bukti T-3 s/d Bukti T-21)
5. Bahwa dalil posita angka 5 permohonan pemohon (perbaikan) adalah tidak
benar, sebab saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno Rekapitulasi
penghitungan perolehan suara tanggal 14 Desember 2010 di Wisma Pelaut
International Bitung dan menandatangani daftar hadir tapi tidak menyerahkan
mandat saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Robert Kostantinus 32
Lahindo, SH, M.si dan Ir. Meiti Kolang/Pemohon, serta sama sekali tidak
mengajukan keberatan, (vide Bukti T-22 dan Bukti T-23).
6. Bahwa dalil posita angka 6 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah dalil yang
mangada-ada tidak didasari oleh fakta hukum, karena Termohon telah
melaksanakan proses Pemilu Kada sesuai ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku dalam hal ini Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu yang berpedoman pada asas :
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib penyelenggara Pemilu;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.
7. Bahwa dalil posita angka 7, angka 8 dan angka 9 permohonan Pemohon
(perbaikan) adalah juga dalil yang mangada-ada tidak didasari oleh fakta
hukum, sebab terjadinya suatu pelanggaran kecil di satu TPS tertentu, kemudian
digeneralisir seakan-akan terjadi di semua TPS, di 8 (delapan) Kecamatan seKota Bitung.
Sedangkan terhadap pemberhentian, penon-aktifan, intimidasi dan paksaan
terhadap PNS untuk memilih/mendukung pasangan nomor urut 4 (empat) Hanny
Sondakh dan Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si bukan merupakan kewenangan
Termohon.
Termohon tidak pernah mempersiapkan untuk melakukan kegiatan pemenangan
salah satu kandidat Walikota dan Wakil Walikota Bitung Nomor urut 4 (empat),
sebab Termohon adalah lembaga independen dan bukan merupakan lembaga
dibawah atau bagian dari Pemerintah Kota Bitung. 33
8. Bahwa dalil posita angka 10 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah kurang
tepat ditujukan kepada Termohon.
9. Bahwa dalil posita angka 11 permohonan Pemohon (perbaikan) yang
menyatakan PNS dari tingkat elite hingga ke tingkat RW dan RT telah
diposisikan sebagai pihak yang tidak netral dalam proses penyelenggaraan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 tidak
beralasan, sebab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
pengangkatannya diprioritaskan pada pengurus RT/RW atau sebutan lain,
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Bahwa dalil Pemohon menyangkut kandidat Walikota Nomor urut 4 (empat)
yang tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan jantung adalah tidak benar,
sebab Tim Pemeriksa Kesehatan jasmani dan rohani calon Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 mempunyai otoritas penuh dan tidak dapat
diintervensi oleh pihak manapun. Selanjutnya sebagai tindak lanjut hasil
kesimpulan Penilaian kesehatan jasmani dan rohani calon Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 bersifat final, sesuai Pasal 16 ayat (1) s/d ayat (5)
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (vide
Bukti T-24 dan Bukti T-25).
10. Bahwa dalil posita angka 12 dan 13 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah
tidak benar, sebab Termohon tidak pernah menghilangkan atau setidaktidaknya mengurangi nama pemilih dalam DPT sebanyak 8.963 pemilih yang
notabene bukan pendukung pasangan calon Nomor urut 4 (empat), alasan
tersebut mengada-ada dan kabur. 34
Selanjutnya mengenai tidak diterimanya Surat Pemberitahuan Waktu dan
Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) adalah tidak beralasan,
sebab tidak mungkin petugas mencari pemilih yang tidak berada ditempat atau
sudah berpindah tempat tinggal secara terus-menerus, lagipula Pemohon
terlalu prematur menganggap/menilai bahwa pemilih yang tidak mendapat
Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-
KWK.KPU) akan memilih Pemohon.
Bagi pemilih yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) dimungkinkan untuk menggunakan
hak suaranya di TPS sepanjang pemilih tersebut tedaftar dalam DPT, hal ini
sudah disosialisasikan oleh Termohon kepada seluruh masyarakat di
Kecamatan-kecamatan dan juga melalui bimbingan teknis di tingkat PPK, PPS,
KPPS. Hal ini juga berlaku bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu
Kada Kota Bitung namun terdaftar dalam DPS Pemilu Kada Kota Bitung
dimungkinkan juga untuk menggunakan hak suaranya di TPS, sebagaimana
diatur dalam Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010.
11. Bahwa dalil posita angka 14 permohonan Pemohon (perbaikan) yang
menyatakan terjadi kerjasama dan konspirasi antara Termohon dan
Pemerintah Kota Bitung, in casu adalah incumbent adalah tidak benar, sebab
selisih jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara sebanyak 138.267 pemilih dikurangi jumlah pemilih
yang terdaftar dalam DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010 sebanyak 142.436 pemilih adalah sebanyak 4.169 (bukan 4.194) pemilih,
hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk antara Pemilu Gubernur
dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang terdiri atas
Pemilih Pemula, pensiunan TNI/Polri dan tingkat arus urbanisasi, dimana kota
Bitung sebagai Kota pelabuhan dan industri maka jumlah penduduk/pemilih
akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga ketambahan jumlah
pemilih tersebut cukup rasional.
Selanjutnya sesuai tugas dan fungsi Termohon sebagai pelaksana
penyelenggara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung,
dimana setiap Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan sebelumnya telah
dilaksanakan pemutakhiran data yang diketahui dan disaksikan oleh saksi 35
masing-masing Tim Kampanye dengan mengacu pada ketentuan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (vide Bukti T-26 dan Bukti T-35).
12. Bahwa dalil posita angka 15.1 permohonan Pemohon (perbaikan) tentang
adanya PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan KPPS yang tidak Netral, dalil inipun
harus ditolak, sebab hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu Kada
Kota Bitung untuk melakukan tindakan hukum apabila ada laporan mengenai
ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dan oknum KPPS. Yang jelas, Termohon
melalui surat Edaran Nomor : 355/KPU/Btg/XII/2010 tanggal 16 November
2010 telah disampaikan melalui Pejabat Pemerintah Kota Bitung agar PNS
harus bersikap Netral dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Kota Bitung, (vide
Bukti T-36);
13. Bahwa dalil posita angka 15.2 permohonan Pemohon (perbaikan) adalah tidak
benar, sebab salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang diserahkan dan
dipergunakan di TPS-TPS diseluruh Kota Bitung adalah DPT yang berlogo KPU
Kota Bitung, (vide Bukti T-37).
14. Bahwa dalil posita angka 15.3 permohonan Pemohon (perbaikan) harus
dikesampingkan, sebab tidak disebutkan berapa jumlah pemilih ganda pada
setiap kelurahan dan adanya Pemilih yang tidak berhak, serta apakah jumlah
pemilih tersebut mempengaruhi perolehan suara pada pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
15. Bahwa dalil posita angka 16 permohonan Pemohon (perbaikan) harus
dikesampingkan sebab dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar karena
pelaksanaan Pemilu Kada telah dilaksanakan Termohon sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berjalan sesuai tahapan
penyelenggaraan Pemilu Kada yang ditetapkan Termohon (vide Bukti T-38).
Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Nomor 109/BA/KPUBTG/XII/2010 (Model DB KWK.KPU) tanggal 14 Desember 2010 adalah sah.
16. Bahwa dalil posita angka 17 permohonan Pemohon mengenai permohonan
untuk diskualifikasi terhadap pasangan terpilih Hanny Sondakh dan Maximiliaan
Jonas Lomban, SE, M.Si adalah hal yang mengada-ada, tidak berdasar dan
harus dikesampingkan, karena dalam pelaksanaan Pemilu Kada di Kota Bitung
telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan berjalan sesuai tahapan-36
tahapan yang ditetapkan Termohon serta tidak terdapat pelanggaran terstruktur,
sistematis dan masif.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat agar kiranya
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan keputusan yang
amarnya berbunyi :
1. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan keberatan atas Berita
acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010
tanggal 14 Desember 2010 dari Pemohon tidak dapat diterima; (niet
ontvankelijk verklaard).
2. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 yang
dilakukan Termohon pada tanggal 14 Desember 2010 Nomor 109/BA/KPUBTG/XII/2010;
3. Selebihnya Mohon Keadilan .
[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon
mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39,
sebagai berikut:
NO. KODE
BUKTI JENIS BUKTI KETERANGAN
1. T-1
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 (Tanggal
22 Oktober 2010).
Fotocopy dengan
Nasegel
2. T-2
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010 (Tanggal 22 Oktober 2010).
Fotocopy dengan
Nasegel
3. T-3
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung oleh KPU Kota Bitung
(Model DB-KWK.KPU) Nomor 109/BA/KPUBTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010.
Fotocopy dengan
Nasegel
4. T-4 Surat Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 70
Tahun 2010 tentang Pengesahan dan
Fotocopy dengan
Nasegel 37
Penetapan hasil perolehan suara tiap
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
Bitung dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.
5. T-5
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Ranowulu)
Fotocopy dengan
Nasegel
6. T-6
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Ranowulu.
Fotocopy dengan
Nasegel
7. T-7
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Matuari)
Fotocopy dengan
Nasegel
8. T-8
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Matuari.
Fotocopy dengan
Nasegel
9. T-9
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Girian)
Fotocopy dengan
Nasegel
10. T-10
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Girian.
Fotocopy dengan
Nasegel
11. T-11
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Madidir)
Fotocopy dengan
Nasegel
12. T-12
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Madidir.
Fotocopy dengan
Nasegel
13. T-13 Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
Fotocopy dengan
Nasegel 38
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Maesa).
14. T-14
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Maesa.
Fotocopy dengan
Nasegel
15. T-15
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Aertembaga).
Fotocopy dengan
Nasegel
16. T-16
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Aertembaga.
Fotocopy dengan
Nasegel
17. T-17
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Lembeh Utara).
Fotocopy dengan
Nasegel
18. T-18
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Lembeh Utara.
Fotocopy dengan
Nasegel
19. T-19
Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU)
beserta lampirannya, tanggal 10 Desember
2010, (Kecamatan Lembeh Selatan).
Fotocopy dengan
Nasegel
20. T-20
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota di Tingkat Kecamatan (lampiran
Model DA 1-KWK KPU) (Plano/Ukuran
Besar) di Kecamatan Lembeh Selatan.
Fotocopy dengan
Nasegel
21.. T-21
Surat Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 71
Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan
calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota
Bitung Tahun 2010.
Fotocopy dengan
Nasegel
22. T-22
Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan
Suara Pemilu Kada Walikota dan Wakil
Walikota Bitung dan Penetapan Calon
Fotocopy dengan
Nasegel 39
Terpilih Pemilu Kada Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 (14 Desember
2010)
23. T-23
Tanda Terima Mandat Saksi Pada Cara
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tingkat Kota Bitung, tanggal 14 Desember
2010 (terlampir mandat saksi)
Fotocopy dengan
Nasegel
24. T-24
Perjanjian Kerjasama KPU Kota Bitung
dengan IDI wilayah Sulawesi Utara tentang
Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh
meliputi jasmani dan rohani sekaligus
pemeriksaan tes narkoba terhadap calon
Walikota dan Wakil walikota Kota Bitung
Tahun 2010
Fotocopy dengan
Nasegel
25. T-25
Kesimpulan Penilaian Kesehatan Jasmani
dan Rohani Calon Walikota dan Wakil
Walikota Kota Bitung Tahun 2010 atas nama
Hanny Sondakh (Tanggal 14 Oktober 2010)
Fotocopy dengan
Nasegel
26. T-26
Berita Acara Nomor 26/BA/KPUBTG/VII/2010 tentang Penetapan
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam
Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota
Bitung Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung (Tanggal
26 Juli 2010).
Fotocopy dengan
Nasegel
27. T-27
Berita Acara Nomor 69/BA/KPU-BTG/X/2010
tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah
Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Kota Bitung Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010
oleh KPU Kota Bitung (Tanggal 23 Oktober
2010).
Fotocopy dengan
Nasegel
28. T-28
Tanda Terima Rekapitulasi DPT Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010 (Tanggal 23 Oktober 2010).
Fotocopy dengan
Nasegel
29. T-29
Surat KPU Kota Bitung Nomor 353/KPUBTG/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010
perihal Pemberitahuan.
Fotocopy dengan
Nasegel
30. T-30
Surat KPU Kota Bitung Nomor 354/KPUBTG/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010
perihal Surat Edaran.
Fotocopy dengan
Nasegel
31. T-31
Berita Acara Nomor 77/BA/KPUBTG/XI/2010 tentang Penetapan
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam
Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota
Fotocopy dengan
Nasegel 40
Bitung Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung
(Tanggal 27 Nopember 2010).
32. T-32
Surat KPU Kota Bitung Nomor 377/KPUBTG/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010
perihal Penyampaian Rekapitulasi DPT dan
Tanda terima surat
Fotocopy dengan
Nasegel
33. T-33
Berita Acara Nomor 98/BA/KPU-BTG/X/2010
tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah
Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Kota Bitung Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010
oleh KPU Kota Bitung (Tanggal 2 Desember
2010).
Fotocopy dengan
Nasegel
34. T-34
Surat KPU Kota Bitung Nomor 387/KPUBTG/XI/2010 tanggal 6 Desember 2010
perihal Penyampaian Salinan dan
Rekapitulasi DPT.
Fotocopy dengan
Nasegel
35. T-35
Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Bitung Nomor
800/C.I/Dikpora/1903 tanggal 22 Desember
2010, Isi surat :
1. Rekapitulasi Siswa Kelas XII Kota Bitung
yang
sudah lulus Tahun 2010 (SMA/MA/SMK);
2. Jumlah Siswa Peserta Ujian Nasional
Tahun
2011;
3. Jumlah Siswa Pemilih Pemula.
Fotocopy dengan
Nasegel
36. T-36
Surat KPU Kota Bitung Nomor 355/KPUBTG/XI/2010 tanggal 16 November 2010
perihal Surat Edaran
Fotocopy dengan
Nasegel
37. T-37
Salinan DPT Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 (Model A4 KWK
KPU) TPS IV Kelurahan Girian Bawah
Kecamatan Girian.
Fotocopy dengan
Nasegel
38. T-38
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung Nomor 50 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 41
Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung Nomor 06 Tahun 2010 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010
(Tanggal 30 September 2010).
Fotocopy dengan
Nasegel 41
39. T-39
Tanda Terima penyampaian Surat
Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 70
Tahun 2010 tentang Pengesahan dan
Penetapan hasil perolehan suara tiap
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
Bitung dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dan
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan
pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010.
Fotocopy dengan
Nasegel
Selain itu, Termohon mengajukan 9 saksi, yang didengar keterangannya dalam
persidangan tanggal 30 Desember 2010, menerangkan sebagai berikut:
1. Dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH
ƒ Bahwa saksi adalah Tim Pelaksana yg melakukan pemeriksaan
kesehatan terhadap Pasangan Calon Pemilukada Kota Bitung;
ƒ Bahwa menurut saksi, semua proses pemeriksaan kesehatan sudah
sesuai dengan ketetapan yg dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan;
ƒ Bahwa menurut saksi, memang benar Pasangan Calon Walikota Nomor
Urut 4 tidak melakukan treadmill karena keterbatasan di tulang kaki dan
dikarenakan cara berjalan kurang baik;
ƒ Bahwa menurut saksi, sebagai pengganti dari treadmill, Tim Pemeriksa
melakukan pemeriksaan jantung;
ƒ Bahwa menurut saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan secara
keseluruhan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 layak dan
memenuhi syarat;
2. Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K)
ƒ Bahwa saksi adalah dokter ahli jantung yang melakukan pemeriksaan
jantung terhadap Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4;
ƒ Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dr. BJ. Waleleng
ƒ Bahwa menurut saksi, hasil pemeriksaan jantung terhadap Pasangan
Calon Walikota Nomor 4 telah memenuhi syarat;
3. Jorry Sembel
ƒ Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ranowulu
ƒ Bahwa menurut saksi memang ada satu pemilih yang telah memilih dua
kali di TPS 2 Kelurahan Tewaan; 42
ƒ Bahwa saksi mendapat informasi dari Ketua PPS Tewaan yang
menyatakan tentang adanya pemilih yg mencoblos dua kali;
ƒ Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon
terkait dengan adanya pemilih yang mencoblos dua kali;
ƒ Bahwa menurut saksi berdasarkan kesepakatan suara dari pemilih
ganda tersebut dibatalkan;
4. Andreas Huwae
ƒ Bahwa menurut saksi di TPS 2 Kelurahan Tewaan adan pemilih yang
memilih ganda;
ƒ Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke panwas kecamatan
ƒ Bahwa berdasarkan kesepakatan surat suara tersebut dikategorikan
sebagai surat suara rusak;
5. Adri Lawa
ƒ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Andreas
Huwaea
6. Jos Porawouw
ƒ Bahwa saksi adalahh Ketua PPK Girian
ƒ Bahwa saksi membenarkan tentang adanya logo Pemda dalam DPT di
TPS 4
ƒ Bahwa menurut saksi, penyebab adanya logo Pemkot karena ada dua
orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan meminta untuk
dimasukkan kembali sehingga lembaran pertama diganti dengan yang
baru
7. Romy Saman
ƒ Saksi adalah anggota PPS Kelurahan Girian Bawah
ƒ Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Jos Porawouw
ƒ Bahwa menurut saksi, adanya logo Pemkot karena dua orang pemilih
yang tidak masuk dalam DPT dan meminta untuk dimasukkan kembali
sehingga lembaran pertama diganti dengan yang baru;
8. Muzna Tawaa
ƒ Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 4, Kelurahan Girian Bawah;
ƒ Bahwa saksi membenarkan keterangan Jos Porawouw
ƒ Bahwa menurut saksi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah
mengisi keberatan di formulir C3 yang berkaitan dengan logo; 43
9. Robby Hulopi
ƒ Bahwa saksi adalah Ketua KIPP Kota Bitung
ƒ Bahwa saksi telah melakukan pemantauan sejak proses penetapan
Pileg, Pilres dan Pilgub
ƒ Bahwa menurut saksi, terkait dengan Pleno penetapan DPT tidak ada
keberatan dari semua pasangan calon;
ƒ Bahwa menurut saksi tidak ada protes dari pasangan calon dalam hal
pemeriksaan kesehatan
ƒ Bahwa menurut saksi tahapan pelaksanaan Pemilukada sudah sesuai
dengan asas Pemilu
[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Nomor Urut 4, memberi
keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29
Desember 2010, menguraikan sebagai berikut:
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT :
1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Kota Bitung Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Bitung No.57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010, dengan nomor urut 2 (dua). (vide Bukti PT-01)
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Kota Bitung Tahun 2010, berdasarkan Berita Acara KPU Bitung Nomor
:71/BA/KPU-BTG/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Hanny Sondakh dan
Maximiliaan Jonas Lomban, SE, M.Si Dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010. (vide Bukti PT-02).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung No : 74/KPU-BTG/X/2010, tanggal 23
Oktober 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 4 (empat). (vide Bukti
PT-03).
4. Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Bitung No.58 Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 44
Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4
(empat). (vide Bukti PT-04)
5. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung
oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor : 109/BA/KPUBTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 (Model DB1-KWK KPU) yang
berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Tingkat Kota Bitung, Pihak Terkait memperoleh suara
terbanyak dalam Pemilukada Kota Bitung, dengan mendapatkan perolehan
suara sebanyak 51.548 (lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh
delapan) suara, dari total suara sah sebanyak 96.360 (sembilan puluh enam
ribu tiga ratus enam puluh) suara. (vide Bukti PT-05)
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Bitung No.70 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010, tentang
Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pihak Terkait disahkan dan ditetapkan
sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak atau sebagai
Pasangan Calon Pemenang dalam Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010,
dengan memperoleh suara sebanyak 51.548 (lima puluh satu ribu lima ratus
empat puluh delapan) suara, dengan prosentase perolehan suara sebesar
53,5 % (lima puluh tiga koma lima perseratus). (vide Bukti PT-06)
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Bitung No.71 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010, tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 berikut Lampirannya, Pihak Terkait ditetapkan
sebagai Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Walikota dan
Walikota Bitung Tahun 2010. (vide Bukti PT-07)
8. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, memperhatikan posita
Permohonan Keberatan Pemohon angka 6.1 dan 6.2, Pemohon
menyebutkan dan mengaitkan permohonannya dengan Hanny Sondakh
dan Maximiliaan J. Lomban, SE, M.Si (Pihak Terkait). 45
9. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Pemohon, dimana salah
satu petitumnya pada angka 2 yang menuntut agar Mahkamah Konstitusi
menyatakan Batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor :
109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010, jelas akan
merugikan hak dan kepentingan Pihak Terkait.
10. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, jelas menyebutkan :
“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam
perselisihan hasil Pemilukada.”
11. Bahwa mengingat Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak
dalam Pemilukada Kota Bitung tahun 2010, serta dikaitkan oleh Pemohon
dalam Permohonan Keberatannya, maka untuk membela dan
memperjuangkan hak dan kepentingan Pihak Terkait, adalah wajar dan
beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan
mengabulkan Pihak Terkait masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan
perkara ini.
12. Bahwa dengan dimasukkannya Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara
ini, Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Keberatan
Pemohon sebagaimana yang terurai dibawah ini.
B. DALAM EKSEPSI :
1. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA
DAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.1. Bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun
2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah yang tersebut pada :
a. Ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan :
“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : 46
a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran
kedua Pemilukada ; atau
b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil
kepala daerah.”
b. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan :
“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara
Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara
Pemilukada di daerah yang bersangkutan ;”
1.2. Bahwa memperhatikan substansi dan maksud yang terkandung dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas menyebutkan bahwa
objek perselisihan Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi adalah PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA yang
ditetapkan oleh Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Propinsi
atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara
Pemilukada (vide Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi
No. 15 tahun 2008).
Sementara faktanya, Permohonan Keberatan Pemohon yang ditujukan
kepada Mahkamah Konstitusi, tertanggal 17 Desember 2010, ternyata
status Objek Perselisihan Pemilukada yang dipermasalahkan oleh
Pemohon, bukan PENETAPAN TERMOHON, melainkan
PELAKSANAAN RAPAT PLENO dan DISKUALIFIKASI PASANGAN
CALON.
Jelasnya, Objek Perselisihan Pemilukada yang dipermasalahkan oleh
Pemohon adalah Pelaksanaan Rapat Pleno Sesuai Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010
Tanggal 14 Desember 2010 dan Permohonan Diskualifikasi Pasangan
Calon Nomor Urut 4 Atas Nama HANNY SONDAKH dan
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si
1.3. Bahwa memperhatikan alasan-alasan Pihak Terkait yang tersebut
pada angka 1.1 dan 1.2. tersebut diatas, dihubungkan dengan produk
Termohon untuk Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara 47
Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010
adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung
No.70 Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010, jelas terbukti bahwa
Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 17 Desember 2010
tersebut bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada. (error in
objecto)
Dengan demikian, memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat
1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008, maka
Permohonan Keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan
MAHKAMAH KONSTITUSI.
2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT FORMIL
Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil-dalil Permohonan Keberatan
Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon mengandung cacat
formil.
Karena memperhatikan pokok Permohonan Keberatan Pemohon adalah
Pelaksanaan Rapat Pleno Sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 dan
Permohonan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Atas Nama
HANNY SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si.
Sementara ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, jelas disebutkan materi
dan alasan minimal yang harus dituangkan dalam Permohonan, yaitu :
“b. uraian yang jelas mengenai :
1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon ;
3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara
yang benar menurut Pemohon ;” 48
Sementara alasan-alasan Pemohon dalam posita Permohonan
Keberatannya maupun petitumnya, ternyata :
a. Posita permohonan keberatannya, Pemohon tidak dapat menguraikan
secara jelas dan tegas adanya kesalahan hasil penghitungan suara
sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember
2010. (vide Bukti PT-05)
b. Dalam petitum permohonan keberatannya, Pemohon tidak dapat
menguraikan secara jelas dan tegas hasil perhitungan suara yang benar
menurut perhitungan Pemohon.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas terbukti bahwa
Permohonan Keberatan Pemohon adalah cacat formil
3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KABUR
Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil-dalil Permohonan Keberatan
Pemohon, ternyata Permohonan Keberatan Pemohon mengandung kabur
dan tidak jelas.
Mengingat :
a. Pokok Permohonan Keberatan Pemohon adalah Pelaksanaan Rapat
Pleno Sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor :
109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010.
Akan tetapi dalam petitumnya, ternyata Pemohon tidak memintakan
pembatalan terhadap hasil perhitungan suara yang dipermasalahkan
oleh Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b
angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah.
b. Posita Permohonan Keberatan Pemohon tidak bersesuaian dengan
petitum yang dituntut oleh Pemohon. 49
Disamping itu, memperhatikan petitum Pemohon, ternyata tidak ada
suatu kepentingan yang berhubungan langsung dengan Pemohon yang
ingin diperjuangkan atau dipertahankan oleh Pemohon.
Karena dalam petitumnya Pemohon hanya memintakan agar
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk Mendiskualifikasikan
Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama HANNY
SONDAKH dan MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN, SE, M.Si.
Sehingga terkesan, Pemohon tidak serius dan hanya mengada-ada
dalam mengajukan Permohonan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
c. Pemohon memintakan agar Pihak Terkait dilakukan diskualifikasi.
Sementara alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut
tidak jelas dan tidak masuk akal.
d. Dalam posita Permohonan Keberatannya angka 6 (enam), Pemohon
mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses atau
penyelenggaraan Pemilukada Kota Bitung tahun 2010.
Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon
ternyata tidak dapat diuraikan secara jelas dan terperinci oleh Pemohon.
e. Dalam posita Permohonan Keberatannya angka 6.1 dan 6.2, Pemohon
menyebutkan Pihak Terkait adalah “Incumbent”.
Sementara Pemohon adalah juga “Incumbent” untuk jabatan Wakil
Walikota Bitung periode jabatan tahun 2006-2011.
f. Dalam posita Permohonan Keberatannya angka 8 (delapan), Pemohon
mendalilkan :
1) Adanya pelanggaran yang sangat mempengaruhi perolehan suara
Pemohon.
Akan tetapi, perhitungan jumlah pengaruh perolehan suara Pemohon
tidak uraikan dan disebutkan secara jelas dan terperinci oleh
Pemohon.
2) Adanya pelanggaran hukum yang terjadi secara sistematis,
terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait. 50
Akan tetapi, ternyata Pemohon juga tidak bisa menguraikan dan
membuktikan secara jelas dan terperinci pelanggaran hukum yang
terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif tersebut.
Berdasarkan alasan-alasan Pihak Terkait tersebut diatas, jelas terbukti
bahwa permohonan Keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscur
libelum).
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pihak Terkait
memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menerima Eksepsi Pihak Terkait, dengan menyatakan bahwa :
a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus
Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon dengan Objek
Perselisihan Pemilukada berupa BERITA ACARA Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010, dan
atau
b. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard), karena Permohonan Keberatan Pemohon cacat
formil dan kabur.
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Keterangan / Tanggapan
Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini adalah sebagai berikut :
C. DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menyatakan menolak semua dalil-dalil
Permohonan Keberatan Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara
tegas-tegas.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Pihak Terkait ajukan pada bagian Eksepsi
tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan dalil-dalil Keterangan / Tanggapan Pihak Terkait dalam pokok
perkara ini.
3. Bahwa dalam pokok perkara ini, Pihak Terkait hanya akan menanggapi
dalil-dalil Pemohon yang ada kaitannya dan berhubungan langsung dengan
kepentingan Pihak Terkait.
Akan tetapi, jika ada dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon,
namun dalil Pemohon tersebut berhubungan dengan kepentingan Pihak 51
Terkait dan atau dalil Pemohon tersebut merugikan kepentingan Pihak
Terkait, Pihak Terkait akan menanggapinya.
4. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan pada Permohonan Keberatan
angka 1, 2, 3 dan 4 diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait.
5. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon yang tersebut
dalam Permohonan Keberatannya angka 5, karena dalil Pemohon tersebut
adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Mengingat fakta yang ada adalah :
a. Pada saat Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara yang dilaksanakan di Wisma Pelaut, Kota Bitung
tanggal 14 Desember 2010, sejak Rapat Pleno dibuka sampai dengan
selesai, Saksi/Utusan dari Pihak Terkait menghadiri Rapat Pleno
tersebut.
b. Pada saat Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara yang dilaksanakan di Wisma Pelaut, Kota Bitung
tanggal 14 Desember 2010, sejak Rapat Pleno dibuka sampai dengan
selesai, Saksi/Utusan dari Pemohon menghadiri Rapat Pleno tersebut,
namun tidak mengajukan pernyataan keberatan.
c. Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan Rapat
Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 14 Desember 2010,
terbukti dengan tidak adanya catatan pernyataan keberatan pada Form
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan
Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung (Model DB2-
KWK KPU). (vide Bukti PT-08)
d. Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang
Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota
Bitung (Model DB2-KWK KPU) tidak ada keberatan apapun dari
Saksi/Utusan Pasangan Calon Pemilukada Kota Bitung 2010, sehingga
catatannya NIHIL. (vide Bukti PT-08)
6. Bahwa dalil Pemohon yang tersebut dalam Permohonan Keberatannya
angka 6 sekalipun tidak ditujukan secara langsung kepada Pihak Terkait, 52
akan tetapi karena ada dalil Pemohon pada keberatan tersebut yang
mengaitkan Pihak Terkait (6.1 dan 6.2), maka dalil Pemohon tersebut akan
Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut :
6.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang tersebut dalam Permohonan
Keberatannya angka 6.1. yang menyebutkan adaya intimidasi,
pemaksaan, penekanan dan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Honorer serta aparat Kelurahan/Kepala Lingkungan/RT pada
Pemerintah Kota Bitung untuk memilih pasangan calon nomor urut 4
(empat) in casu Pihak Terkait.
Yang benar, dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung
Tahun 2010, Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi,
pemaksaan, penekanan dan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Honorer serta aparat Kelurahan/Kepala Lingkungan/RT pada
Pemerintah Kota Bitung untuk memilih pasangan calon nomor urut 4
(empat) in casu Pihak Terkait.
6.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang tersebut dalam Permohonan
Keberatannya angka 6.1 yang menyebutkan adanya Pemutasian dan
Pemecatan terhadap PNS pada Pemerintah Kota Bitung, hal tersebut
dapatlah diterangkan bahwa Pemutasian pegawai dalam lingkungan
Sekretariat Pemerintahan Daerah Kota Bitung dilakukan lewat kajian
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), bukan
semata-mata kewenangan Walikota.
Demikian pula mengenai Pemecatan PNS, tidak pernah dilakukan oleh
Pihak Terkait, karena sesungguhnya Pemecatan bukanlah
kewenangan Pihak Terkait. Karena itu terhadap dalil tersebut, Pihak
Terkait menyatakan di tolak karena tidak terbukti sama sekali
6.3. Bahwa menghadapi pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun
2010, Pihak Terkait tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang
dituduhkan oleh Pemohon tersebut, karena :
a. Dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Pihak
Terkait maju sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Bitung Tahun 2010 di usung oleh 3 (tiga) Partai Politik,
sebagaimana yang tersebut dalam Surat Pencalonan Nomor : 53
001a/GAB/IX/2010 (Model B-KWK.KPU Partai Politik) (vide Bukti
PT-09), yaitu :
1) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
2) Partai Demokrat
3) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
b. Pihak Terkait disamping diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik
tersebut, Pihak Terkait juga didukung oleh 13 (tiga belas) Partai
Politik lain, yaitu :
1) Partai Amanat Nasional (PAN)
Berdasarkan Surat DPD PAN Kota Bitung No.205cPAN/VIII/BTG/2010, tanggal 18 Agustus 2010, perihal
Pemberitahuan Dukungan Partai (vide Bukti PT-10)
2) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Berdasarkan Surat DPD Partai HANURA Propinsi Sulawesi
Utara No.64/DPD-HANURA/SULUT/X/2010, tanggal 7 Oktober
2010, perihal Persetujuan Dukungan/Rekomendasi (vide Bukti
PT-11)
3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Berdasarkan Surat DPC PPP Kota Bitung No.124/Pem/X-
7/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal Dukungan Calon
Walikota (vide Bukti PT-12)
4) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
Berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Calon Walikota Dan
Wakil Walikota Bitung dari DPD PKPB Kota Bitung Nomor: B-
48/DPD-PKPB/BTG/X/2010, tanggal 6 Oktober 2010 (vide Bukti
PT-13)
5) Partai Damai Sejahtera (PDS)
Berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan dari DPC PDS Kota
Bitung, Nomor: 02/DPC.PDS.BTG/IX/2010, tanggal 25
September 2010 (vide Bukti PT-14)
6) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 54
Berdasarkan Surat PKK PDP Kota Bitung No: 01/PKKBTG/PDP/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010, Perihal
Pernyataan Dukungan Calon Walikota Bitung (vide Bukti PT-15)
7) Partai Bintang Reformasi (PBR)
Berdasarkan Surat DPC PBR Kota Bitung No: 43/Ex/DPCPBR/BTG/IX/2010, tanggal 01 Oktober 2010, Perihal
Pernyataan Dukungan (vide Bukti PT-16)
8) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Berdasarkan Surat PC PKB Kota Bitung No: 04/PD/PKBBTG/B/IX/2010, tanggal 15 September 2010, Perihal
Pernyataan Dukungan (vide Bukti PT-17)
9) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Berdasarkan Surat Tim Optimalisasi Musyarokah DPD PKS
Kota Bitung No : 05/TOMDA/PKS-BITUNG/IX/2010, tanggal 20
September 2010, Perihal Pernyataan Dukungan (vide Buti PT-
18)
10) Partai Pemuda Indonesia (PPI)
Berdasarkan Surat DPC PPI Kota Bitung No : 01/PPI/IX/2010,
tanggal 14 September 2010, Perihal Surat Pernyataan (vide
Bukti PT-19)
11) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
Berdasarkan Surat Pernyataan Sikap DPC PNI Marhaenisme
Kota Bitung, tanggal 1 November 2010 (vide Bukti PT-20)
12) Partai Pelopor
Berdasarkan Surat DPC Partai Pelopor Kota Bitung No :
01/DPC-PP/IX/2010, tanggal 01 september 2010 perihal
Rekomendasi Bakal Calon Walikota Bitung (vide Bukti PT-21)
13) Partai Buruh
Berdasarkan Surat Pernyataan DPC Partai Buruh Kota Bitung,
tanggal 22 September 2010 (vide Bukti PT-22)
Dengan demikian dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung
Tahun 2010, Pihak Terkait maju sebagai pasangan Calon Walikota 55
dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 di usung dan didukung
secara sah dan resmi oleh 16 (enam belas) Partai Politik.
c. Semua Partai Politik yang menjadi pengusung dan pendukung
Pihak Terkait menjamin, bahwa perolehan suara Partai Pengusung
dan Partai Pendukung yang diperoleh pada pelaksanaan Pemilihan
Anggota Legislatif Kota Bitung yang dilaksanakan pada Mei 2009
akan dijaga dan dipertahankan, dan akan disalurkan pada Pihak
Terkait pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung Tahun
2010.
d. Adapun perolehan suara Partai Pengusung dan Partai Pendukung
yang diperoleh pada pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif
Kota Bitung yang dilaksanakan pada Mei 2009 adalah sebagai
berikut :
No PARTAI PENGUSUNG DAN PARTAI PENDUKUNG JUMLAH
SUARA
1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 17.856
2 Partai Demokrat 9.975
3 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3.360
4 Partai Amanat Nasional (PAN) 5.851
5 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 2.753
6 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2.561
7 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 1.963
8 Partai Damai Sejahtera (PDS) 1.645
9 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 1.316
10 Partai Bintang Reformasi (PBR) 1.255
11 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1.222
12 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 985
13 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 609
14 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI
Marhaenisme)
602
15 Partai Pelopor 589
16 Partai Buruh 397
TOTAL SUARA 52.939
(Vide Bukti PT-23 Model EB DPRD KAB/KOTA) 56
6.4. Bahwa dengan total jumlah suara Partai Pengusung dan Partai
Pendukung pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung Mei 2009
sebesar 52.939 (lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh
sembilan) suara, maka jumlah suara inilah yang dijadikan modal bagi
Pihak Terkait untuk menyusun strategi pemenangan Pilwako Bitung
tahun 2010 dengan melakukan PENGGALANGAN pada masingmasing Partai Politik Pengusung dan Pendukung untuk melakukan
konsolidasi secara internal, agar para konstituen dari Partai
Pengusung dan Partai Pendukung pada Pemilihan Anggota Legislatif
Kota Bitung Mei 2009 menyalurkan aspirasi dan suara mereka kepada
Pihak Terkait.
Karena hanya dengan mempertahankan perolehan suara Partai
Pengusung dan Partai Pendukung pada Pemilihan Anggota Legislatif
Kota Bitung Mei 2009 sudah cukup untuk mengantarkan Pihak Terkait
sebagai pemenang dalam Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010.
Faktanya, strategi Pihak Terkait tersebut berhasil, dimana Pihak
Terkait berhasil memperoleh dukungan sebanyak 51.548 suara dari
total 52.939 suara Partai Pengusung dan Partai Pendukung pada
Pemilihan Anggota Legislatif Kota Bitung Mei 2009, atau memperoleh
53,5 % dari total suara sah pada Pemilukada Kota Bitung tahun 2010
yang berjumlah sebanyak 96.360 suara. (vide bukti PT-05 dan PT-06).
6.5. Bahwa dalam pelaksanan Pemilukada Kota Bitung tahun 2010, Pihak
Terkait tidak pernah mengajak, melibatkan dan atau memobilisasi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bitung untuk mengikuti kampanye
dan kegiatan lainnya dari Pihak Terkait.
Justru sebelum pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 9 Desember
2010, dalam beberapa kesempatan, baik didalam lingkungan
Pemerintah Kota Bitung, maupun diluar lingkungan Pemerintah Kota
Bitung, Pihak Terkait secara terbuka mengingatkan dan
mensosialisasikan kepada seluruh PNS di Kota Bitung untuk :
a. Bersifat netral pada semua golongan dan calon, serta tidak bersifat
diskriminatif dalam memberikan pelayanan masyarakat. 57
b. Menjaga keamanan dan ketertiban, baik dilingkungan kerja
maupun dilingkungan tempat tinggal masing-masing, dengan tetap
menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam
rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota. (vide Bukti PT-24 s/d PT-33)
6.6. Bahwa dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu Pihak Terkait
tanggapi, karena dalil Pemohon tersebut ditujukan kepada Termohon.
7. Bahwa dalil Pemohon yang tersebut dalam permohonannya angka 7 dan 9
secara tegas Pihak Terkait tolak, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil
yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Karena fakta yang ada, dan telah diterima oleh seluruh Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010, bahwa Termohon telah
melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sesuai dengan tahapan
penyelenggaraan Pemilukada Kota Bitung dan sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Disamping itu semua proses dan mekanisme tahapan pelaksanaan
Pemilukada Kota Bitung sejak awal sampai dengan dilaksanakannya
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010, tidak ada pasangan calon yang mengajukan keberatan.
Bahkan setelah Termohon melaksanakan pencabutan nomor urut
Pasangan Calon, semua Pasangan Calon telah menyatakan sikap “Siap
Menang, Siap Kalah.”
Dengan demikian :
a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPUBTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010 (vide Bukti PT-05) ada sah
dan berkekuatan hukum ;
b. Surat Keputusan KPU Kota Bitung No.70 tanggal 14 Desember 2010,
tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, (vide Bukti PT-
06) adalah sah dan berkekuatan hukum ; 58
c. Surat Keputusan KPU Kota Bitung No.71 tanggal 14 Desember 2010,
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010, (vide Bukti PT-07) adalah sah dan
berkekuatan hukum.
8. Bahwa dalil Pemohon yang tersebut dalam permohonannya angka 8 secara
tegas Pihak Terkait tolak, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang
tidak benar dan mengada-ada.
Karena alasan Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaranpelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, ternyata
kabur dan tidak jelas.
Disamping itu, dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan
pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif, juga
adalah dalil tidak benar.
Mengingat pengertian pelanggaran yang dilakukan secara sistematis,
terstruktur dan massif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian
banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat atau
organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu
secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan
sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan
demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip
Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.12 Tahun 2008.
Sementara unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pelanggaran
yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif tersebut, tidak bisa
diuraikan dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.
Memperhatikan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut diatas, maka
tuntutan Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi kepada Pihak Terkait
adalah tuntutan yang tidak sah dan tidak beralasan, karenanya adalah
wajar dan beralasan untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini
Pihak Terkait memohon dengan hormat, sudilah kiranya Panel Hakim Mahkamah 59
Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan
Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :
A. DALAM EKSEPSI :
1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelaksanaan Rapat Pleno sesuai Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember
2010, bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;
3. Menyatakan tuntutan Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi terhadap
Pihak Terkait, bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;
4. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan
mengadili Permohonan Keberatan Pemohon terkait dengan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal
14 Desember 2010 ;
Atau,
Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon
cacat formil dan kabur (obscuur libelum), karenanya harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
B. DALAM POKOK PERKARA :
1. Menerima dan mengabulkan Pihak Terkait sebagai Pihak dalam
pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kota Bitung Tahun 2010 yang terdaftar dalam Buku Register Perkara
Konstitusi No.227/PHPU.D-XII/2010 ;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bitung No.70 Tahun 2010 tanggal
14 Desember 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan
Suara Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam 60
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, jo. Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal
14 Desember 2010 ada sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bitung Bitung No.71 tanggal 14
Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh Tahapan serta Hasil
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.
Mohon keadilan (ex aequo et bono)
Tanggapan Pihak Terkait terhadap perubahan permohonan :
1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak Perubahan Permohonan
Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs.. Ramoy Markus
Luntungan dan Youndries Everson Kansil, SH, M.Si, tertanggal 29 Desember
2010
2. Bahwa materi Perubahan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh
Pemohon atas nama Drs.. Ramoy Markus Luntungan dan Youndries Everson
Kansil, SH, M.Si, tertanggal 29 Desember 2010, tidak bisa diklasifikasikan
lagi sebagai Perubahan Gugatan, melainkan sudah merupakan
PERMOHONAN BARU.
Mengingat :
a. Perbaikan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon
tertanggal 29 Desember 2010, tidak ditujukan kepada Panel Hakim
Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan
Pemohon No.226/PHPU.D-VIII/2010, akan tetapi ditujukan kepada
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dengan demikian, jelas terbukti bahwa perbaikan Permohonan Keberatan
yang diajukan ke persidangan pada tanggal 29 Desember 2010 adalah
Permohonan Baru dan bukan perbaikan terhadap permohonan keberatan
yang lama (yang diregistrasi pada tanggal 23 Desember 2010).
b. Alasan-alasan yang tersebut dalam materi Perubahan Keberatan
Pemohon sebagian besar sudah tidak sama dan tidak bersesuaian
dengan alasan-alasan yang tersebut dalam materi Permohonan
Keberatan awal, tertanggal 23 Desember 2010. 61
Dengan kata lain, perubahan redaksi dan alasan-alasan Permohonan
Keberatan Pemohon adalah perubahan TOTAL dari permohonan awal.
c. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Keberatan awal yang
tersebut dalam Permohonan tanggal 23 Desember 2010, dibandingkan
dengan Perubahan Permohonan Keberatan tertanggal 29 Desember
2010, ternyata :
Posita permohonan tanggal 23 Desember 2010 hanya 11 (sebelas)
point.
Sementara posita perubahan permohonan tanggal 28 Desember 2010
telah menjadi 12 (dua belas) point.
Dengan demikian, memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi
No. 15 Tahun 2010 yang diatur pada :
a. Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan :
“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara
Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada
di daerah yang bersangkutan ;”
b. Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan :
“Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap,
Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam
tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) peraturan ini ;”
Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun
2008 tersebut, maka perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon yang
sifatnya merupakan Permohonan Keberatan Baru, harus ditolak, atau
setidak-tidaknya harus dikesampingkan oleh Panel Hakim Mahkamah
Konstitusi, karena :
Jika memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2010, maka Permohonan
Keberatan Baru Pemohon yang menggunakan istilah perbaikan
Permohonan, harus dinyatakan SUDAH LEWAT WAKTU / DALUWARSA.
Mengingat Permohonan Keberatan Pemohon sudah dinyatakan lengkap
pada tanggal 23 Desember 2010, karenanya sudah diregistrasi oleh
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2010. 62
3. Bahwa Perbaikan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas
nama Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Youndries Everson Kansil, SH,
M.Si, tertanggal 29 Desember 2010, seharusnya dikesampingkan oleh Panel
Hakim Mahkamah Konstitusi, karena perbaikan Permohonan yang dilakukan
oleh Pemohon, sejatinya adalah Permohonan Baru dan bukan perbaikan
permohonan.
Dengan demikian, perbaikan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh
Pemohon hanyalah untuk memperlambat dan memperpanjang pemeriksaan
permohonan ini.
Padahal pemeriksaan perkara pada Mahkamah Konstitusi adalah
persidangan cepat (speed trial), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyebutkan :
“Peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana,
sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final dan mengikat.”
4. Bahwa memperhatikan komunikasi antara Ketua Panel Hakim Mahkamah
Konstitusi dengan Kuasa Hukum Pemohon, pada persidangan tanggal 28
Desember 2010, yang berhubungan dengan posita permohonan Pemohon,
secara jelas dan tegas Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon hanya akan
menambahkan alasan yang berhubungan dengan “pemeriksaan kesehatan
Calon Walikota dan Wakil Walikota.”
Akan tetapi faktanya, perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak hanya
menambahkan alasan yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan,
melainkan telah merobah total Permohonan Keberatan Pemohon.
5. Bahwa dengan tidak mengurangi tanggapan Pihak Terkait yang tersebut
pada angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas, terhadap perubahan Permohonan
Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait hanya akan
menanggapi alasan-alasan Pemohon yang baru, sedangkan alasan-alasan
Pemohon yang sudah disebutkan dalam Permohonan Keberatan tanggal 17
Desember 2010, Pihak Terkait tidak akan menanggapi lagi.
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang tersebut dalam perubahan Permohonan
Keberatan tertanggal 28 Desember 2010, hanya ada 2 point yang akan
ditanggapi oleh Pihak Terkait, yaitu : 63
6.1. Alasan Pemohon yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan
Pihak Terkait, sebagaimana yang tersebut dalam perubahan
Permohonan angka 4.1. pada halaman 8.
Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemeriksaan
kesehatan Pihak Terkait, adalah alasan yang mengada-ada.
Mengingat Pihat Terkait telah mengikuti semua tahapan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sesuai dengan
tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Bitung yang ditentukan
oleh Termohon
Disamping itu, semua proses dan mekanisme tahapan pelaksanaan
Pemilukada Kota Bitung sejak awal sampai dengan
dilaksanakannya Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, tidak ada pasangan calon yang
mengajukan keberatan terhadap tahapan Pemilukada Kota Bitung.
Bahkan setelah Termohon melaksanakan pencabutan nomor urut
Pasangan Calon, semua Pasangan Calon telah membuat
pernyataan sikap bersama dengan slogan “Siap Menang, Siap
Kalah.”
6.2. Alasan Pemohon yang tersebut pada angka 4.5, 6, 7 dan 9
menyebutkan bahwa ada konspirasi antara Termohon dengan Pihak
Terkait selaku Incumbent, adalah alasan yang tidak benar dan
mengada-ada.
Karena Pihak Terkait tidak pernah mencampuri, mengintervensi apalagi
melakukan kerja sama dengan Termohon untuk mendapatkan
keuntungan hasil suara pada Pemilukada Kota Bitung.
Mengingat, semua proses yang terkait dengan tahapan dan
pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung dilaksanakan sepenuhnya
dan secara mandiri oleh Termohon.
Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menutut agar Pemilukada
Kota Bitung Tahun 2010 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
adalah alasan yang tanpa bukti dan mengada-ada.64
Memperhatikan alasan-alasan Pihak Terkait tersebut diatas, adalah wajar
dan beralasan bagi Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak
tuntutan PSU Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010 yang dimintakan oleh
Pemohon.
Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini
Pihak Terkait memohon dengan hormat, sudilah kiranya Panel Hakim Mahkamah
Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan
Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :
C. DALAM EKSEPSI :
1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPUBTG/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010, bukan merupakan Objek
Perselisihan Pemilukada, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan
mengadili Permohonan Keberatan Pemohon terkait dengan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal
14 Desember 2010 ;
Atau,
Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon
cacat formil dan kabur (obscuur libelum), karenanya harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
D. DALAM POKOK PERKARA :
1. Menerima dan mengabulkan Pihak Terkait sebagai Pihak dalam
pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kota Bitung Tahun 2010 yang terdaftar dalam Buku Register Perkara
Konstitusi No.226/PHPU.D-XII/2010 ;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bitung No.70 Tahun 2010 tanggal
14 Desember 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan
Suara Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam 65
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, jo. Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010 Tanggal
14 Desember 2010 ada sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Bitung Bitung No.71 tanggal 14
Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh Tahapan serta Hasil
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010.
Mohon keadilan (ex aequo et bono)
[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait
mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-
33, sebagai berikut:
No. Kode
Bukti J E N I S B U K T I KETERANGAN
1 PT-01 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Bitung No.57 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
2 PT-02 Berita Acara KPU Bitung Nomor
:71/BA/KPU-BTG/X/2010, tanggal 22
Oktober 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Hanny Sondakh dan Maximiliaan
Jonas Lomban, SE, M.Si Dalam Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
3 PT-03 Berita Acara Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Bitung No : 74/KPU-BTG/X/2010,
tanggal 23 Oktober 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
4 PT-04 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Bitung No.58 Tahun 2010
tanggal 23 Oktober 2010 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
5 PT-05 Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Bitung oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung
Nomor : 109/BA/KPU-BTG/XII/2010,
Foto copy sesuai
dengan aslinya 66
tanggal 14 Desember 2010 (Model DB1-
KWK KPU)
6 PT-06 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Bitung No.70 Tahun 2010,
tanggal 14 Desember 2010, tentang
Pengesahan dan Penetapan Hasil
Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
7 PT-07 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Bitung No.71 Tahun 2010,
tanggal 14 Desember 2010, tentang
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
8 PT-08 Form Pernyataan Keberatan Saksi dan
Kejadian Khusus Yang Berhubungan
Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota
Bitung (Model DB2-KWK KPU)
Foto copy sesuai
dengan aslinya
9 PT-09 Surat Pencalonan No.001a/GAB/IX/2010,
tanggal 15 September 2010 (Model BKWK.KPU Partai Politik)
Foto copy dari
copy
(Asli pada KPU
Bitung/Termohon)
10 PT-10 Surat Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota
Bitung No.205c-PAN/VIII/BTG/2010,
tanggal 18 Agustus 2010, perihal
Pemberitahuan Dukungan Partai
Foto copy sesuai
dengan aslinya
11 PT-11 Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai
HANURA Propinsi Sulawesi Utara
No.64/DPD-HANURA/SULUT/X/2010,
tanggal 7 Oktober 2010, perihal
Persetujuan Dukungan/Rekomendasi
Foto copy sesuai
dengan aslinya
12 PT-12 Surat Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota
Bitung No.124/Pem/X-7/VIII/2010, tanggal
9 Agustus 2010, perihal Dukungan Calon
Walikota
Foto copy sesuai
dengan aslinya
13 PT-13 Surat Pernyataan Dukungan Calon
Walikota Dan Wakil Walikota Bitung dari
Dewan Pimpinan Daerah PKPB Kota
Bitung Nomor: B-48/DPDPKPB/BTG/X/2010, tanggal 6 Oktober
2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
14 PT-14 Surat Pernyataan Dukungan dari Dewan
Pimpinan Cabang PDS Kota Bitung,
Nomor: 02/DPC.PDS.BTG/IX/2010, tanggal
25 September 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
15 PT-15 Surat Pimpinan Kolektif Kota PDP Kota Foto copy sesuai 67
Bitung No: 01/PKK-BTG/PDP/VIII/2010,
tanggal 21 Agustus 2010, Perihal
Pernyataan Dukungan Calon Walikota
Bitung
dengan aslinya
16 PT-16 Surat Dewan Pimpinan Cabang PBR Kota
Bitung No: 43/Ex/DPC-PBR/BTG/IX/2010,
tanggal 01 Oktober 2010, Perihal
Pernyataan Dukungan
Foto copy sesuai
dengan aslinya
17 PT-17 Surat Pengurus Cabang PKB Kota Bitung
No: 04/PD/PKB-BTG/B/IX/2010, tanggal 15
September 2010, Perihal Pernyataan
Dukungan
Foto copy sesuai
dengan aslinya
18 PT-18 Surat Tim Optimalisasi Musyarokah Dewan
Pengurus Daerah PKS Kota Bitung No :
05/TOMDA/PKS-BITUNG/IX/2010, tanggal
20 September 2010, Perihal Pernyataan
Dukungan
Foto copy sesuai
dengan aslinya
19 PT-19 Surat Dewan Pimpinan Cabang PPI Kota
Bitung No : 01/PPI/IX/2010, tanggal 14
September 2010, Perihal Surat Pernyataan
Foto copy sesuai
dengan aslinya
20 PT-20 Surat Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan
Cabang PNI Marhaenisme Kota Bitung,
tanggal 1 November 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
21 PT-21 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai
Pelopor Kota Bitung No : 01/DPCPP/IX/2010, tanggal 01 september 2010
perihal Rekomendasi Bakal Calon Walikota
Bitung
Foto copy sesuai
dengan aslinya
22 PT-22 Surat Pernyataan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Buruh Kota Bitung, tanggal
22 September 2010
Foto copy sesuai
dengan aslinya
23 PT-23 Berita Acara No.19/BA/KPU-BTG/V/2009,
tanggal 15 Mei 2009, tentang Penetapan
Hasil Pemilihan umum Perolehan Kursi
Partai Politi Peserta Pemilihan Umum dan
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung
Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB
DPRD KAB/KOTA), berikut Lampirannya
Foto copy dari
copy
(Asli pada KPU
Bitung/Termohon)
24 PT-24 Kliping Harian Metro,
Rabu 15 September 2010
Judul : Sondakh Himbau PNS Netral Pada
Pemilukada Bitung
Foto copy sesuai
dengan aslinya
25 PT-25 Kliping Harian Koran Manado,
Rabu, 15 September 2010
Judul : Sondakh : PNS Bitung Harus Netral
Foto copy sesuai
dengan aslinya
26 PT-26 Kliping Harian Radar Manado,
Rabu, 15 September 2010
Judul : Sondakh : PNS Harus Netral di
Foto copy sesuai
dengan aslinya 68
Pilwako
27 PT-27 Kliping Harian Media Sulut
Wednesday, September 15th 2010
Judul : Pemkot Gelar Sosialisasi
Kenetralitasan PNS Dalam Pemilukada
Sondakh : PNS Harus Netral
Foto copy sesuai
dengan aslinya
28 PT-28 Kliping Harian Tribun Manado
Rabu, 15 September 2010
Judul : Sondakh : PNS Jangan Berpolitik
Foto copy sesuai
dengan aslinya
29 PT-29 Kliping Harian Komentar
Rabu, 15 September 2010
Judul : Walikota Sosialisasi Netralitas PNS
Foto copy sesuai
dengan aslinya
30 PT-30 Kliping Harian Posko
Rabu, 15 September 2010
Judul : PNS Harus Netral
Foto copy sesuai
dengan aslinya
31 PT-31 Kliping Harian Suara Kita
Rabu, 15 September 2010
Judul : Jelang Pilwako Sondakh Minta 4672
PNS Untuk Netral
Foto copy sesuai
dengan aslinya
32 PT-32 Kliping Harian Manado Post
Kamis, 16 September 2010
Judul : Hanson : PNS Harus Netral
Foto copy sesuai
dengan aslinya
33 PT-33 Kliping Harian Tribun Manado
Kamis, 4 November 2010
Judul : Sondakh Larang Guru Berpolitik
Foto copy sesuai
dengan aslinya
Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 orang saksi, yang didengar
keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Desember 2010, menerangkan
sebagai berikut:
1. Gregorios Wantah
ƒ Saksi adalah Lurah Sageret Weru I;
ƒ Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, saksi memberhentikan Kepala
Lingkungan III atas dasar nota dinas karena menurut saksi Kepala
Lingkungan III tidak melakukan tugas dengan baik dan sering
mengumpulkan orang-orang untuk minum-minuman keras;
ƒ Bahwa saksi telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala
Lingkungan III yang telah menjabat selama 3 tahun;
ƒ Bahwa menurut saksi, Ketua Lingkungan III tidak melaksanakan tugas
dengan baik dalam arti tidak bisa melakukan kerja sama dengan Ketua
RT dan masyarakat khususnya dalam acara peringatan HUT RI (acara
agustusan);
ƒ Bahwa penunjukan Kepala Lingkungan dilakukan oleh lurah; 69
ƒ Bahwa tahapan Pemilukada pada tanggal 18 Oktober masih dalam
tahapan penetapan Pasangan Calon;
2. Engelhard Lahimade
ƒ Bahwa saksi adalah Lurah Wangurer Timur
ƒ Bahwa saksi membenarkan telah memberhentikan Kepala Lingkungan V
Sdr. Paulus Lumakeki pada tanggal 30 September 2010 karena Sdr.
Paulus telah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala
Lingkungan;
ƒ Bahwa Kepala Lingkungan V sering melangkahi kewenangan lurah
terutama dalam hal kewenangan administrasi. Selain itu, menurut saksi
Kepala Lingkungan V juga tidak dapat bekerjasama dalam hal menjaga
kebersihan lingkungan terkait dengan penilaian untuk meraih
penghargaan Adipura pada bulan Oktober dari Pemerintah Pusat;
ƒ Bahwa Sdr Paulus telah selama 3 tahun menjabat sebagai Kepala
Lingkungan
ƒ Bahwa pemberhentian Sdr Paulus tidak terkait dengan adanya
Pemilukada di Kota Bitung
3. Junitje Pangkerego
ƒ Saksi adalah Lurah Bitung Timur
ƒ Bahwa saksi membenarkan adanya pemberhentian Sdr. Boas Daleri
sebagai Kepala Lingkungan V per tanggal 13 Desember 2010;
ƒ Bahwa alasan pemberhentian tersebut adalah karena Sdr Boas sudah
tidak bisa dibina dan juga ada permintaan masyarakat dari 49 KK untuk
memberhentikan Sdr Boas;
ƒ Bahwa saksi telah berusaha untuk melakukan pembinaan kepada Sdr
Boas tetapi yang bersangkutan tetap saja sering melakukan minumminumanan keras dan selalu mabuk. Selain itu, Sdr Boas sering pula
membagikan beras raskin secara tidak merata
4. Albert Totomutu
ƒ Saksi adalah Lurah Bitung Tengah
ƒ Bahwa saksi membenarkan telah memberhentikan Sdr Jeffry Paulus
selaku Ketua RT 2 sejak tanggal 20 Oktober 2010;
ƒ Bahwa salah satu alasan pemberhentian tersebut adalah karena Sdr
Jeffry kurang aktif datang ke kelurahan 70
ƒ Bahwa saksi sudah berusaha untuk melakukan pembinaan kepada Sdr.
Jeffry;
5. Fonda F. Orah, S.Sos
ƒ Saksi adalah Lurah Sagerat Weru II
ƒ Bahwa saksi membenarkan telah memberhentikan Meydan Tuepo
sebagai Ketua RT 11 sejak bulan desember 2010;
ƒ Bahwa salah satu alasan pemberhentian tersebut adalah karena sejak
bulan november 2010 Sdr Meydan sudah tidak aktif bertugas sbagai
Ketua RT. Selain itu, Sdr Meydan tidak aktif dalam mempersiapkan
penilaian Adipura untuk Kota Bitung;
ƒ Bahwa pemberhentian tersebut tidak terkait dengan Pemilukada Kota
Bitung;
6. Hermanus Bawuoh
ƒ Saksi adalah Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Bitung
ƒ Bahwa saksi tidak pernah menyatakan tentang adanya beberapa guru
yang masuk dalam daftar merah;
ƒ Bahwa menurut saksi, materi rapat saat itu adalah terkait dengan
netralitas Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam kampanye
Pemilukada;
ƒ Bahwa menurut saksi, sejak tanggal 22 November 2010, saksi telah
melakukan pembinaan terhadap guru yang diduga ikut dalam kampanye
salah satu pasangan calon;
7. Recky Mangga
ƒ Saksi adalah Wakil Kepala Sekolah SMAN 2 Bitung
ƒ Bahwa saksi membenarkan keterangan Hermanus Bawuoh terkait
adanya rapat tentang netralitas PNS;
ƒ Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama
Nofrin;
8. Fonny Tumundo
ƒ Saksi adalah guru SMAN 2 Bitung
ƒ Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Hermanus dan Recky
Mangga
9. Hanny Ruru
ƒ Saksi adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung 71
ƒ Bahwa saksi membantah tentang adanya mobilisasi PNS bagi
Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. Ferdinand Tangkudung
ƒ Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bitung
ƒ Bahwa menurut saksi, saksi telah mengeluarkan surat edaran terhadap
PP 53/2010 terkait dengan netralitas PNS dalam Pemilukada Kota
Bitung;
ƒ Bahwa manurut saksi terkait dengan adanya mutasi pejabat structural di
lingkungan Pemkot Bitung, hal tersebut dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ada dan telah melalui Baperjakat;
11. Drs. Jeffrey Wowiling, M.Si
ƒ Saksi adalah Kepala Tata Pemerintahan Kota Bitung
ƒ Bahwa menurut saksi memang benar Pemkot belum menetapkan
tentang masa jabatan untuk Kepala Lingkungan di Kota Bitung,
sehingga pengangkatan Kepala Lingkungan benar- benar merupakan
kewenangan dari Lurah;
[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan
kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5
Januari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon
adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor
109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 yang ditetapkan oleh
Termohon; 72
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan
mempertimbangkan hal-hal berikut:
a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
c. tenggang waktu pengajuan permohonan;
Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,
selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional
Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon
diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut
dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 73
Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C
menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala
daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama
18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;
Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah
Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan
Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 di atas;
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa
hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Bitung sesuai
dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPUBTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010, maka Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3
ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
(selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil
Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
peserta Pemilukada; 74
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bitung Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta
Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Nomor Urut 3 (vide Bukti Bukti P-2 = Bukti T-
2);
[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto
Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara
Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bitung
Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun
2010, Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 (vide Bukti
P-3 = Bukti T-3);
[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan
suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Rabu, 15 Desember 2010,
Kamis, 16 Desember 2010, dan Jumat, 17 Desember 2010;
[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Akta
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 628/PAN.MK/2010, sehingga
permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dalam keterangannya
mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon; 75
[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon,
Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan
Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,
sebagai berikut:
Pokok Permohonan
[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah
secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;
[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan bukti P-111 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2011,
serta 20 orang saksi yang yang telah di dengar dan memberikan keterangan
dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Desember 2010 dan 4
Januari 2011, masing-masing bernama Ricky Constayn Sondakh, Yongki
Wewengkang, Edwin Wantaseng, Berthjely Bentian, Femmy Dumais, Steven
Mamuku, Albert Katamona, Jemi Pakaya, Steven Mandahka, Agustina
Tumadang, Ronald Intu alias Ramadhan, Oktavianus Rumampuk, Rajab
Sahoro, Rusna Katili, Achmad Darise, Djufrie Dunggio, Jeremy Dien, Max
Lengkong, Dewi Nofita Mamonto dan Janwar Maramis
[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis
yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010, yang
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon
telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T-39 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2011, serta 9
orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan
Mahkamah tanggal 30 Desember 2010, masing-masing bernama Dr. BJ 76
Waleleng, SpPD-KGEH, Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K), Jorry Sembel,
Andreas Huwae, Adri Lawa, Jos Porawouw, Romy Saman, Muzna Tawaa dan
Robby Hulopi;
[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Nomor Urut 4, juga membantah permohonan Pemohon, yang
keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;
[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait
telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai
dengan PT-33 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2011, serta
11 orang saksi yang yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah
sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010, masingmasing bernama Gregorios Wantah, Engelhard Lahimade, Junitje
Pangkerego, Albert Totomutu, Fonda F. Orah, S.Sos, Hermanus Bawuoh,
Recky Mangga, Fonny Tumundo, Hanny Ruru, Ferdinand Tangkudung dan
Drs. Jeffrey Wowiling, M.Si;
PENDAPAT MAHKAMAH
[3.20] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan
objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka
pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan
pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor
227/PHPU.D-VIII/2010;
[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait dalam jawaban dan keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada
pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel);
[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait
tersebut, Mahkamah berpendapat:
1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek
permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan
penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara 77
(vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008
Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh
karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek
permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa
hasil Pemilukada Kota Bitung, sehingga menurut Mahkamah objek
permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan
Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur tidak beralasan;
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;
Dalam Pokok Permohonan
[3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi
permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara
yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor
41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa
Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan
mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran
Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:
[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalikan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4
yaitu Hanny Sondakh, tidak menjalani salah satu dari tes kesehatan yaitu treadmill,
namun Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tetap meloloskan Hanny Sondakh
sebagai Pasangan Calon Walikota Bitung. Untuk mendukung dalil
permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan tetapi mengajukan saksi
yang bernama Ricky Constayn Sondakh (keterangan saksi selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang da pokoknya menerangkan bahwa
saat pemeriksaan kesehatan para calon, saksi melakukan pendampingan 78
terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi melihat Calon Walikota Nomor
Urut 4 tidak melakukan treadmill sebagai salah satu bagian dari proses tes
kesehatan. Saksi tidak mengetahui hasil akhir pemeriksaan kesehatan dari Hanny
Sondakh;
[3.23.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan
menyatakan bahwa tidak benar kandidat Walikota Nomor Urut 4 tidak mengikuti
proses pemeriksaan kesehatan, sebab Tim Pemeriksa Kesehatan jasmani dan
rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 mempunyai otoritas
penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Selanjutnya tindak lanjut
hasil kesimpulan penilaian kesehatan jasmani dan rohani Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 bersifat final, sesuai Pasal 16 ayat (1) sampai
dengan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
dan oleh karena itu tuduhan adanya kerja sama antara Termohon dengan Hanny
Sondakh untuk meluluskan dirinya sebagai Pasangan Calon Walikota Bitung
adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Untuk mendukung dalilnya, Termohon
mengajukan Bukti T-24 yaitu Perjanjian Kerja sama KPU Kota Bitung dengan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sulawesi Utara tentang Pemeriksaan
Kesehatan secara menyeluruh meliputi jasmani dan rohani sekaligus pemeriksaan
tes narkoba terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dan
Bukti T-25 yaitu Kesimpulan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon
Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 atas nama Hanny Sondakh
bertanggal 14 Oktober 2010, serta mengajukan saksi masing-masing bernama Dr.
BJ Waleleng, SpPD-KGEH (Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Provinsi
Sulawesi Utara), Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K), (dokter ahli jantung) yang
didengar keterangannya melalui video conference dan Robby Hulopi (keterangan
para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada
pokoknya menerangkan bahwa semua proses pemeriksaan kesehatan sudah
sesuai dengan ketetapan yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan. Memang
benar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 Hanny Sondakh tidak melakukan
treadmill karena adanya keterbatasan di tulang kaki dan dikarenakan cara berjalan
yang kurang baik sehingga sebagai pengganti dari treadmill, tim pemeriksa
melakukan pemeriksaan jantung dengan cara yang lain dan hasil pemeriksaan
jantung terhadap Hanny Sondakh ternyata telah memenuhi syarat, sehingga 79
secara keseluruhan hasil pemeriksaan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4
layak dan memenuhi syarat. Selain itu, tidak ada protes dari Pasangan Calon lain
terhadap pemeriksaan kesehatan tersebut;
[3.23.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait membantahnya
dan menyatakan bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemeriksaan
kesehatan Pihak Terkait, adalah alasan yang mengada-ada, mengingat Pihak
terkait telah mengikuti semua tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bitung Tahun 2010 sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota
Bitung yang ditentukan oleh Termohon. Di samping itu, semua proses dan
mekanisme tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung sejak awal sampai
dengan dilaksanakannya Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil
Walikota Bitung Tahun 2010, tidak ada pasangan calon yang mengajukan
keberatan terhadap tahapan Pemilukada Kota Bitung. Pihak Terkait tidak
mengajukan bukti surat atau tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.
[3.23.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari
Termohon, keterangan saksi Pemohon, dan Termohon sebagaimana diuraikan di
atas, menurut Mahkamah, keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup
meyakinkan bahwa telah terjadi kerjasama antara Termohon dan Pihak Terkait
untuk meloloskan Hanny Sondakh sebagai Pasangan Calon Walikota dalam
Pemilukada Kota Bitung yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat
kesehatan. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi-saksi Termohon yang
bernama Dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH, dan Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K)
yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Ricky Constayn
Sondakh, menerangkan bahwa semua proses pemeriksaan kesehatan sudah
sesuai dengan ketetapan yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan. Menurut
Mahkamah, proses pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Walikota
Nomor Urut 4 Hanny Sondakh yang tidak melakukan treadmill karena adanya
keterbatasan di tulang kaki dan dikarenakan cara berjalan kurang baik sehingga
sebagai pengganti dari treadmill dan dilakukan pemeriksaan jantung dengan cara
yang lain adalah dapat dibenarkan apalagi hasil pemeriksaan jantung terhadap
Hanny Sondakh ternyata telah memenuhi syarat sehingga secara keseluruhan
Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4 layak dan memenuhi syarat kesehatan. 80
Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti
menurut hukum.
[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, ada Pegawai Negeri Sipil dan petugas
KPPS yang tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk
mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7, Bukti P-8, dan Pemohon
perkara Nomor 227/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-30 sampai dengan P-
32 tetapi tidak mengajukan saksi;
[3.23.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Menurut
Termohon adanya PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan KPPS yang tidak netral
merupakan kewenangan Panwaslukada Kota Bitung untuk melakukan tindakan
hukum apabila ada laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dan
oknum KPPS. Termohon telah melakukan upaya maksimal dalam rangka
independensi PNS melalui Surat Edaran Nomor 355/KPU/Btg/XII/2010 tanggal 16
November 2010 yang telah disampaikan melalui Pejabat Pemerintah Kota Bitung
agar PNS harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bitung.
Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-36 yaitu
Surat KPU Kota Bitung Nomor 355/KPU-BTG/XI/2010 tanggal 16 November 2010
perihal Surat Edaran, dan mengajukan saksi yaitu Robby Hulopi (keterangan
saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya
menerangkan bahwa proses pelaksanaan Pemilukada sudah sesuai dengan asas
Pemilu;
[3.23.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo, yang pada
pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanan Pemilukada Kota Bitung Tahun
2010, Pihak Terkait tidak pernah mengajak, melibatkan, dan/atau memobilisasi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bitung untuk mengikuti kampanye dan
kegiatan lainnya dari Pihak Terkait. Justru sebelum pelaksanaan Pemilukada pada
tanggal 9 Desember 2010, dalam beberapa kesempatan, baik di dalam lingkungan
Pemerintah Kota Bitung, maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Pihak
Terkait secara terbuka mengingatkan dan mensosialisasikan kepada seluruh PNS
di Kota Bitung untuk:
ƒ Bersifat netral dari pada semua golongan dan calon, serta tidak bersifat
diskriminatif dalam memberikan pelayanan masyarakat. 81
ƒ Menjaga keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan kerja maupun di
lingkungan tempat tinggal masing-masing, dengan tetap menjaga netralitasnya
dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada
salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-24 sampai
dengan Bukti PT-33 dan saksi yang bernama Hanny Ruru dan Ferdinand
Tangkudung (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada mobilisasi PNS
dalam Pemilukada Kota Bitung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut
4 dan saksi telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan netralitas PNS dalam
Pemilukada Kota Bitung;
[3.23.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan
Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Termohon dan Pihak
Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dari
Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan petugas KPPS
tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal tersebut
diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait bernama Hanny Ruru
dan Ferdinand Tangkudung yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi
telah mengeluarkan surat edaran terkait kewajiban PNS untuk bersikap netral
dalam Pemilukada Kota Bitung dan tidak ada mobilisasi PNS untuk memenangkan
Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil
Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;
[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghilangan dan/atau
pengurangan suara pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Untuk mendukung
dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-28, sedangkan
Pemohon perkara Nomor 227/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-20 sampai
dengan Bukti P-26 dan mengajukan saksi masing-masing bernama Edwin
Wantaseng, Berthjely Bentian, Steven Mandahka, Max Lengkong, Janwar
Maramis (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak terdaftar dalam
DPT Pemilukada Kota Bitung sehingga kehilangan hak untuk memilih padahal
pada saat Pemilukada Gubernur nama saksi ada dalam DPT. Saksi telah 82
mengajukan surat keberatan kepada Panwaslu dan KPU Kota Bitung terkait
adanya pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan
tidak terdaftar dalam DPT tetapi keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan;
[3.23.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada
pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak benar, sebab Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Bitung telah dilaksanakan sesuai
mekanisme dan tahapan Pemilukada Kota Bitung yang ditetapkan oleh Termohon,
yakni DPT Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara dijadikan DPS (Daftar Pemilih
Sementara) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung sesuai Pasal 7 ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. Kalaupun ada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bitung, berdasarkan Pasal 17A ayat
(3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, Pemilih yang bersangkutan tetap dapat
diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kota Bitung. Untuk mendukung bantahannya, Termohon
mengajukan Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-34 dan saksi yang bernama
Robby Hulopi (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari
semua Pasangan Calon terkait dengan Pleno penetapan DPT yang ditetapkan
oleh Termohon;
[3.23.3.2] Bahwa terhadap dalil a quo, Pihak Terkait tidak mengajukan
bantahan, tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi;
[3.23.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, bukti tulisan Pemohon dan Termohon serta
keterangan saksi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas,
menurut Mahkamah, bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup
meyakinkan bahwa dengan sengaja telah terjadi penghilangan dan/atau
pengurangan suara pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Termohon
sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Bukti T-
26 yaitu Berita Acara Nomor 26/BA/KPU-BTG/VII/2010 tentang Penetapan
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota 83
Bitung Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung bertanggal 26 Juli 2010, Bukti T-27 yaitu
Berita Acara Nomor 69/BA/KPU-BTG/X/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi
Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bitung Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 oleh KPU Kota Bitung bertanggal
23 Oktober 2010 dan Bukti T-28 yaitu Tanda Terima Rekapitulasi DPT Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 bertanggal 23 Oktober 2010,
menurut Mahkamah proses penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan
adannya keterangan saksi Termohon yang bernama Robby Hulopi yang pada
pokoknya menyatakan bahwa pada saat rapat pleno penetapan DPT yang
dilakukan Termohon, tidak ada keberatan dari semua Pasangan Calon
Pemilukada Kota Bitung terkait dengan penetapan DPT tersebut. Lagi pula, tidak
ada bukti yang dapat memastikan bahwa para Pemilih yang tidak terdaftar tersebut
akan memilih pasangan calon yang mana. Dengan demikian, menurut Mahkamah,
dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus
dikesampingkan;
[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat
Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK
KPU). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-29 sampai
dengan Bukti P-35, sedangkan Pemohon perkara Nomor 227/PHPU.D-VIII/2010
mengajukan Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-26 dan mengajukan saksi masingmasing bernama Yongki Wewengkang, Femmy Dumais, Steven Mamuku,
Albert Katamona, Jemi Pakaya dan Agustina Tumadang yang pada pokoknya
menerangkan bahwa saksi dalam Pemilukada Kota Bitung yang terdaftar dalam
DPT tetapi tidak menerima undangan (C6-KWK), sehingga saksi tidak datang ke
TPS dan tidak ikut memilih. Saksi sudah datang ke TPS tetapi tidak diperbolehkan
memilih, padahal nama saksi ada dalam pengumuman DPT di TPS tersebut. Saksi
tidak mengetahui peraturan yang memperbolehkan menggunakan KTP untuk
memilih asalkan namanya ada dalam DPT; 84
[3.23.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya
menyatakan, dalil Pemohon tidak benar dan harus dikesampingkan sebab
Pemohon tidak merinci secara jelas berapa jumlah Pemilih yang tidak
mendapatkan pemberitahuan/undangan untuk melakukan hak pilihnya serta di
TPS mana pemilih tersebut terdaftar, lagi pula kepada pemilih yang tidak
mendapatkan undangan/pemberitahuan, yang bersangkutan tetap diberi
kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang nama yang
bersangkutan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) maupun DPS (Daftar
Pemilih Sementara). Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak
mengajukan saksi;
[3.23.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait tidak
memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan tidak pula
mengajukan saksi.
[3.23.4.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan dari Termohon dan
keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah,
memang benar ada Pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih
(C6-KWK), tetapi bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup
meyakinkan bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon
sehingga menguntungkan calon yang lain dan secara signifikan mempengaruhi
hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon. Lagi pula, tidak dapat
dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau
pasangan calon manapun, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil
perolehan suara. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan
hukum dan harus dikesampingkan;
[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih ganda, pemilih di bawah
umur, pemilih yang menggunakan nama orang lain yang mengakibatkan
penggelembungan suara secara tidak wajar. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon
mengajukan Bukti P-36, Bukti P-36a, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-73, Bukti
P-95 sampai dengan Bukti P-103, sedangkan Pemohon dalam perkara Nomor
227/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-37 sampai dengan Bukti P-39 dan
saksi masing-masing sebagai berikut: 85
ƒ Ronald Intu alias Ramadhan, Oktavianus Rumampuk, Rajab Sahoro,
Achmad Darise, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah ikut memilih
dalam Pemilukada Kota Bitung meskipun bukan penduduk Kota Bitung dengan
menggunakan nama orang lain dan saksi mengetahui adanya pemilih fiktif
dalam Pemilukada Kota Bitung;
ƒ Rusna Katili, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat undangan
dari anggota KPPS dan disuruh memilih, tetapi saksi tidak menggunakan hak
pilihnya karena belum cukup umur;
ƒ Dewi Nofita Mamonto, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima
dua undangan dengan alamat yang berbeda;
[3.23.5.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya
menyatakan permohonan Pemohon harus dikesampingkan, sebab tidak
disebutkan berapa jumlah pemilih ganda pada setiap kelurahan dan adanya
Pemilih yang tidak berhak, serta apakah jumlah pemilih tersebut mempengaruhi
perolehan suara pada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan
tetapi mengajukan saksi yang bernama Jorry Sembel, Andreas Huwae, Adri
Lawa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada satu pemilih yang
telah memilih dua kali di TPS 2 Kelurahan Tewaan, tetapi permasalahan tersebut
telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama bahwa surat suara tersebut
dibatalkan dan dianggap surat suara rusak. Selain itu, menurut saksi tidak ada
keberatan dari saksi pasangan calon, terkait dengan adanya pemilih yang
mencoblos dua kali tersebut;
[3.23.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait
membantahnya dan menyatakan bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak
dalil a quo, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak
sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, menurut Pihak Terkait seluruh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 tidak ada yang mengajukan
keberatan, dan semua proses dan mekanisme tahapan pelaksanaan Pemilukada
Kota Bitung sejak awal sampai dengan dilaksanakannya Penetapan Pasangan
Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, telah berjalan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Pihak Terkait tidak mengajukan Bukti tulisan dan tidak pula mengajukan saksi; 86
[3.23.5.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan dari
Pemohon dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan
di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup
meyakinkan bahwa adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang
menggunakan nama orang lain dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,
sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Berdasarkan
fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan
hukum;
[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang
menggunakan logo Pemerintah Kota Bitung. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon
mengajukan Bukti P- 89, Bukti P-89 a, Bukti P- 90, Bukti P-91, Bukti P- 92, Bukti P-
93, Bukti P-98, sedangkan Pemohon perkara Nomor 227/PHPU.D-VIII/2010
mengajukan Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-36 serta saksi yang bernama
Djufrie Dunggio yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya DPT berlogo
KPU dan berlogo Pemkot dengan jumlah DPT yang berbeda, yaitu DPT berlogo
Pemkot berjumlah 469, sedangkan DPT berlogo KPU berjumlah 430 (selisih 39) di
TPS 4 Kelurahan Girian Bawah dan saksi telah mempertanyakan hal tersebut
kepada KPPS, tetapi menurut KPPS tidak ada masalah. Semua saksi Pasangan
Calon telah menandatangani formulir C1, sedangkan saksi mengisi formulir
keberatan;
[3.23.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya
menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak benar, sebab salinan DPT (Daftar
Pemilih Tetap) yang diserahkan dan dipergunakan di TPS-TPS di seluruh Kota
Bitung adalah DPT yang berlogo KPU Kota Bitung. Untuk mendukung
bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-37 dan saksi masing-masing
bernama Jos Porawouw, Romy Saman, Muzna Tawaa, yang pada pokoknya
menerangkan bahwa penyebab adanya DPT berlogo Pemkot karena ada dua
orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan meminta untuk dimasukkan
kembali sehingga lembaran pertama diganti dengan yang baru dan menurut saksi,
saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengisi keberatan di Formulir C3 yang
berkaitan dengan logo; 87
[3.23.6.2] Bahwa terkait dalil a quo, Pihak Terkait tidak memberikan jawaban,
tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi;
[3.23.6.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan dari Permohon,
Termohon dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan
di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup
meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang terstruktur,
sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara. Kalaupun
ada pelanggaran di berbagai TPS seperti didalilkan oleh Pemohon quod non atau
di satu TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Girian Bawah seperti keterangan saksi
Pemohon Djufrie Dunggio, hal tersebut bersifat sangat kasuistis dan tidak akan
mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh
karenanya, dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemberhentian, penonaktifan,
intimidasi, dan paksaan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) untuk memilih dan
mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon
perkara Nomor 227/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan Bukti P-4 sampai dengan Bukti
P-19 dan saksi sebagai berikut:
ƒ J. Tambunan, Narcisca Mariana Lalela, Louisa Luntungan, Hannie Ticoalu,
pada pokoknya menerangkan bahwa salah satu penyebab saksi dimutasi
adalah karena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan
karena adanya kedekatan saksi dengan Pasangan Calon lain bukan Pasangan
Calon Nomor Urut 4;
ƒ Noprin San Puasa, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah diancam
dan akan dimutasikan oleh Kepala Sekolah selaku atasaan saksi apabila tidak
mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
ƒ Soraya Mamuli, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diberhentikan
sebagai anggota KPPS dengan alasan karena tidak mendukung Pasangan
Calon Nomor Urut 4;
ƒ Meydan Tuego, Boas Daleri, Paulus Lumakeki, Saerang Tulung, Djeffry
Paulus, pada pokoknya menerangkan bahwa salah satu alasan pemecatan 88
saksi sebagai ketua RT atau kepala lingkungan adalah karena saksi tidak
mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
[3.23.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar dan tidak ada
relevansinya dengan tugas dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara
Pemilukada Kota Bitung. Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan
sebagai pelaksana Pemilukada Kota Bitung sesuai mekanisme dan tahapan yang
ditetapkan Termohon dan Termohon tidak mempunyai kekuasaan untuk
melakukan intimidasi, pemaksaan, penekanan, pemecatan, dan mobilisasi
terhadap pegawai negari sipil dan tenaga honorer Pemerintah Kota Bitung serta
aparat kelurahan/kepala lingkungan/ketua RT untuk memilih Pasangan Calon
Nomor Urut 4. Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak pula
mengajukan saksi;
[3.23.7.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan intimidasi,
pemaksaan, penekanan, dan mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS), tenaga
honorer serta aparat kelurahan/kepala lingkungan/RT pada Pemerintah Kota
Bitung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 in casu Pihak Terkait.
Menurut Pihak Terkait, adanya pemutasian dan pemecatan terhadap PNS pada
Pemerintah Kota Bitung, dilakukan lewat kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat), serta penilaian objektif dari atasan yang bersangkutan
bukan kewenangan Walikota. Demikian pula mengenai Pemecatan PNS, tidak
pernah dilakukan oleh Pihak Terkait, karena sesungguhnya pemecatan bukanlah
kewenangan Pihak Terkait;
Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-9 sampai
dengan Bukti PT-22 dan saksi sebagai berikut:
ƒ Gregorios Wantah, Engelhard Lahimade, Junitje Pangkerego, Albert
Totomutu, Fonda F. Orah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa
pemberhentian Ketua RT dan kepala lingkungan, disebabkan Ketua RT dan
kepala lingkungan yang bersangkutan tidak melakukan tugas dengan baik
berdasarkan evaluasi kerja dan laporan dari masyarakat. Proses
pemberhentian Ketua RT dan kepala lingkungan tersebut tidak terkait dengan
adanya Pemilukada Kota Bitung; 89
ƒ Hermanus Bawuoh, Recky Mangga, Fonny Tumundo, yang pada pokoknya
menerangkan bahwa saksi tidak pernah menyatakan adanya beberapa guru
yang masuk dalam daftar merah dan dalam rapat tersebut, materi yang
dibahas adalah terkait dengan netralitas pegawai negeri sipil khususnya dalam
kampanye Pemilukada. Selain itu, menurut saksi, sejak tanggal 22 November
2010, saksi telah melakukan pembinaan terhadap guru yang diduga ikut dalam
kampanye salah satu pasangan calon dan membantah keterangan saksi
Pemohon yang bernama Nofrin;
ƒ Ferdinand Tangkudung, pada pokoknya menerangkan bahwa mutasi pejabat
struktural di lingkungan Pemkot Bitung dilakukan sesuai dengan prosedur yang
ada dan telah melalui Baperjakat;
ƒ Drs. Jeffrey Wowiling, M.Si., pada pokoknya menerangkan bahwa memang
benar Pemkot belum menetapkan tentang masa jabatan untuk kepala
lingkungan di Kota Bitung, sehingga pengangkatan kepala lingkungan benar-
benar merupakan kewenangan dari Lurah;
[3.23.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan dari
Pemohon, Pihak Terkait dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait
sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, buki-bukti surat atau tulisan
dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa
pemberhentian, penonaktifan, intimidasi, dan paksaan terhadap pegawai negeri
sipil (PNS) disebabkan karena adanya intervensi dari Pasangan Calon Nomor Urut
4. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama
Gregorios Wantah, Engelhard Lahimade, Junitje Pangkerego, Albert
Totomutu, Fonda F. Orah yang membantah keterangan saksi Pemohon yang
bernama Meydan Tuego, Boas Daleri, Paulus Lumakeki, Saerang Tulung,
Djeffry Paulus, yang menerangkan bahwa pemberhentian Ketua RT dan kepala
lingkungan, disebabkan Ketua RT dan kepala lingkungan yang bersangkutan tidak
melakukan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi kerja dan laporan dari
masyarakat. Proses pemberhentian Ketua RT dan kepala lingkungan tersebut
tidak terkait dengan proses Pemilikada Kota Bitung. Begitu pula berdasarkan
keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama Hermanus Bawuoh, Recky
Mangga, Fonny Tumundo, membantah keterangan saksi Pemohon yang 90
bernama Nofrin, bahwa saksi tidak pernah menyatakan adanya beberapa guru
yang masuk dalam daftar merah dan dalam rapat tersebut, materi yang dibahas
adalah masalah netralitas pegawai negeri sipil khususnya dalam kampanye
Pemilukada. Selain itu, menurut saksi, sejak tanggal 22 November 2010, saksi
telah melakukan pembinaan terhadap guru yang diduga ikut dalam kampanye
salah satu pasangan calon. Demikian juga keterangan saksi Pihak Terkait yang
bernama Ferdinand Tangkudung dan Jeffrey Wowling membantah keterangan
saksi J.Tambunan, Narcisca Mariana Lalela, Louisa Luntungan, Hannie
Ticoalu, membuktikan bahwa adanya mutasi pejabat struktural di lingkungan
Pemkot Bitung dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan telah melalui
Baperjakat serta belum ada penetapan tentang masa jabatan untuk kepala
lingkungan di Kota Bitung, sehingga pengangkatan dan pemberhentian kepala
lingkungan benar-benar merupakan kewenangan dari Lurah. Berdasarkan fakta
hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum;
[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana
diuraikan dalam paragraf [3.23.1] sampai dengan [3.23.7.3] di atas, menurut
Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.
Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, kalaupun ada, quod non,
tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; yang secara signifikan
mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan
dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak
dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan; 91
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
[4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili
Menyatakan:
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota,
Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad
Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu
sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad
Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi,
Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai 92
Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.
(SOURCE: mk.go.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s